Malang

Merdeka.com, Malang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan DPRD dan Pemerintah KotaMalang. Pejabat di kedua lembaga tersebut mengaku mengalami ketakutan dan trauma.

"Ini kan ada traumatik dari teman-teman di Pemkot maupun Dewan. Sehingga saya minta advise, solusi bagaimana untuk mengembalikan semangat dalam rangka pelayanan masyarakat," kata Wasto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Selasa (15/8).

Saat ini proses yang mendesak diselesaikan adalah pembahasan KUAPPAS dari APBD Perubahan 2017 ke APBD 2018. Kalau APBD tidak disahkan, masyarakat akan rugi dan muncul persoalan baru karena kegiatan belanja daerah tidak berjalan.

"Arahan beliau (Penyidik KPK) agar mengirimkan surat kepada Ketua KPK untuk pendampingan dari direktorat pencegahan dan itu akan kami lakukan," katanya.

Wasto menuturkan, DPRD dan Pemkot melalui Banggar (Badan anggaran) dan Timgar (tim Anggaran) sedang membahasnya. Agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berkorelasi hukum, seperti sekarang ini perlu dilakukan pendampingan.

Wasto juga mengatakan, saat ini kinerja lembaga legislatif dan eksekutif menjadi 'ekstra hati-hati'. Dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan APBD Kota Malang.

"Kalau itu sampai tertunda, Wali Kota sampai DPRD tidak boleh menerima hak-hak keuangan selama enam bulan. Gaji, honor dan macem-macem," katanya.

Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Fraksi PDIP Abdul Hakim yang mengaku telah meminta permintaan serupa kepada penyidik. Pihaknya meminta pendampingan selama perancangan RAPBD.

"Kami minta KPK mendampinginya, mungkin Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang minta pendampingan agar pembahasan detail dan tidak terulang lagi. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Dulu tidak ada pendampingan, agar hal ini bisa jadi hikmah," katanya.