OTT di Pasuruan, Soekarwo tegaskan problem integritas

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mendukung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPk yang terjadi di Pasuruan.

Merdeka.com, Malang - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mendukung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Pasuruan. Operasi itu dinilai bagian dari upaya membersihkan praktik-praktik korupsi yang terjadi secara diam-diam dan tertutup.

"Saya kira itu kenerja yang bagus. Jadi yang tertutup tapi dilakukan ketahuan kemudian, yang kita inginkan bersih betul," kata Soekarwo di Kota Malang, Kamis (4/10).

Soekarwo berharap praktik-praktik tersebut nantinya akan ditangani oleh Kepolisian. Sehingga benar-benar terselesaikan sampai di tingkatan kerja yang lebih kecil.

"Saya kira polisi harus semakin bekerja keras, sehingga permasalah OTT itu bisa dilakukan Polisi, Kejaksaan dan Saber Pungli Kajaksaan," katanya.

Soekarwo mengatakan, korupsi dalam bentuk pungutan liar di pelayanan umum masyarakat di Jawa Timur sudah nyaris bersih. Tetapi yang masih menjadi keprihatinannya adalah korupsi karena faktor integritas, yang banyak ditangani oleh KPK.

"Tapi yang masalah adalah korupsi karena integritas, yaitu suap dan pemerasan. Ini yang bermasalah integritasnya, termasuk yang di sini kemarin itu masalah integritas," katanya.
Pak Dhe, mencontohkan kasus yang melibatkan Komisi B DPRD Jawa Timur dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari sisi pelayanan masyarakat tidak terjadi persoalan, tetapi integritas personal DPRD dan OPD yang dipertanyakan.

"Ini yang jadi masalah kan bukan masalah pelayanan di masyarakat , tapi antara Komis B dengan OPD . Jadi integritas, yang seperti ini langsung kita berhentikan," katanya.

Urusan integritas, kata Pak Dhe, juga tidak lepas dari gaya hidup. Sehingga, menurutnya patut dicontoh yang dilakukan beberapa negara terkait para abdi negaranya.

"Pembelian apa saja yang aneh, karena di sana gajinya jelas. Itu kok beli mobil, dari mana, itu harus dilaporkan asal uangnya," katanya.

Eropa dan Amerika Serikat yang disebut sebagai negara serba boleh, tetapi urusan integritas betul-betul menjadi perhatian serius. Eropa Barat dicontohkan akan memantau kehidupan kehidupan pribadi calon direktur bank jauh sebelum masuk nominasi.

"Dia tidak bisa menjadi CEO perusahaan kalau gaya hidupnya hedonis," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan, berdasar Peraturan Pemerintah gaji DPRD sudah dinaikkan dan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Angka itu dinilai sudah cukup sehingga seharusnya korupsi tidak terjadi lagi.

"Hanya saya usul kemudian, ini kadang-kadang dimintai untuk partai. Agar anggaran partainya itu dinaikkan. Sehingga partainya tidak minta DPRD, dana parpol dinaikan. Karena setelah diitung, dana parpol itu hanya untuk bayar listrik dan minum kopi, koran yang sebelumnya tidak cukup," jelasnya.