Kritik korupsi, pameran kartun antikorupsi digelar di Balai Kota Malang

Terdapat sekitar dua ratusan kartun hasil karya puluhan kartunis dari Kota Malang, Jogjakarta, dan daerah lain.

Merdeka.com, Malang - Sebuah pameran dengan tema khusus antikorupsi digelar di Balai Kota Malang. Dilansir dari Liputan6.com, terdapat sekitar dua ratusan kartun hasil karya puluhan kartunis dari Kota Malang, Jogjakarta, dan daerah lain.

"Ini kritik atas perilaku koruptif dengan media gambar. Membuat mereka yang dikritik tak marah, tapi tersenyum," kata Dhani Valiandra, salah seorang kartunis di sela pameran di Balai Kota Malang, Selasa, 2 Oktober 2018.

Bentuk gambar simbol korupsi yang ditampilkan dalam karya kartun itu beragam. Mulai tikus, karakter manusia, hasil rontgen kepala koruptor dan lain sebagainya. Membuat siapa saja yang melihat akan tersungging.

Kartun bertajuk antikorupsi ini sekaligus sebuah seruan moral, agar bersama–sama melawan korupsi, serta mendorong Pemkot Malang agar mampu menjaga integritas. Apalagi kota ini baru diterpa prahara korupsi massal yang melibatkan puluhan pejabat legislatif dan eksekutif.

Pameran yang digelar secara gotong royong oleh para pegiat antokorupsi, media, seniman dan akademisi ini digelar selama 2 – 4 April ini. Tak hanya pameran, turut digelar diskusi publik menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang.

Pengunjung pameran juga dari beragam latar belakang. Tak hanya masyarakat umum, tapi juga mahasiswa sampai pelajar. Pengunjung dari kalangan dunia pendidikan tertarik dengan kritik sosial dengan media kartun.

"Saya ada mata kuliah pendidikan budaya antikorupsi. Ini datang untuk mempelajari pesan dari karya yang dipamerkan," kata Aliana, mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji antusias dengan pameran kartun antikorupsi yang digelar di kantornya. Ia menganggap seluruh kartun itu sebagai kritik positif, mengingatkan seluruh pejabat agar tak terjerumus dalam kasus korupsi.

"Ini sangat menginspirasi. Kami sangat terbuka untuk dikritik, agar tidak jatuh dalam suatu hal yang tak diinginkan," ujar Sutiaji.

Pemerintah Kota Malang sendiri berupaya memperbaiki diri. Untuk pemerintahan, akan dibuat transparan dengan sistem elektronik budgeting. Sehingga seluruh masyarakat bisa melihat berbagai program dan anggaran pemerintah melalui website.

"Di sekolah juga akan kami siapkan kurikulum antikorupsi. Agar pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak dini," kata Sutiaji.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengingatkan pemimpin pemerintahan di Kota Malang untuk berani memegang pedang perubahan. Menerapkan zero tolerance, tak main mata dan tegas termasuk pada keluarga untuk menghindari korupsi.

"Pameran kartun ini bagian dari pencegahan korupsi. Tapi penting juga bagaimana gaya pemimpinnya, berani memimpin perubahan tak jatuh pada kesalahan yang sama," kata Saut.