Pjs Wali Kota Malang sebut pemanfaatan teknologi bisa tingkatkan integritas Pemkot

Pemkot Malang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI).

Merdeka.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendorong seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI). Dilansir dari Antara, hal itu diungkapkan Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi pada Rembuk Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkabsi) 2018 di Jakarta

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Salah satunya dengan mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan TI," kata Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi.

Wahid menyebut bahwa pemanfaatan teknologi ini memberi nilai lebih bagi pemerintah. Pasalnya hal ini dapat membuat layanan lebih terukur, terkontrol, pasti dan cepat.

"Kami juga memberikan dukungan terhadap langkah Apeksi dalam mengedepankan pencegahan sebelum penindakan. Apa pun itu kan lebih baik dicegah, artinya tidak sampai terjadi tindak korupsi dan ini baik untuk penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Rembuk Nasional Apeksi 2018 ini sendiri dilaksanakan di Jakarta dengan dihadiri 98 delegasi dari pemerintah kota se-Indonesia dan mengangkat tema "Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Membangun Budaya Integritas Kota dan Nasional".. Salah satu hal yang yang menjadi pembahasan adalah mengenai sistem pemerintahan berintegritas dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu strategis.

Dalam dialog Rembuk Nasional Apeksi tersebut, beberapa perwakilan wali kota maupun delegasi pemkot menyatakan keberhasilan penanganan korupsi bukan pada jumlah pejabat yang terjerat OTT. Keberhasilan itu justru apabila korupsi mampu dicegah sedini mungkin, termasuk saat terindikasi dan terdeteksi awal.

Menguatnya pembahasan isu ini merupakan tindak lanjut atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat di daerah. Hasil dan rekomendasi yang dilahirkan dalam Rembuk Nasional Apeksi 2018 tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.