Hadiri forum MCW, Sutiaji dicurhati soal Komite Sekolah

"Saya hadir karena saya juga dibesarkan dari dunia pergerakan, dan karenanya MCW saya anggap sebagai saudara dan mitra kerja," kata Sutiaji.

Merdeka.com, Malang - Wali Kota Malang (Plt) Sutiaji menjadi Kepala Daerah pertama yang menghadiri forum Malang Coruption Wacth (MCW) kendati sudah 20 tahun MCW, berkiprah dalam penanggulangan korupsi.

Sutiaji pun menanggapi lontaran pernyataan Lutfi J. Kurniawan, salah satu pendiri dan pembina MCW.

"Saya hadir karena saya juga dibesarkan dari dunia pergerakan, dan karenanya MCW saya anggap sebagai saudara dan mitra kerja," kata Sutiaji di acara dialog rutin di Kantor MCW, Kali Metro, Kelurahan Merjosari Kota Malang, Rabu (18/7).

"Karena itu, saya ajak teman teman MCW serta para penggiat antikorupsi untuk bersama-sama memancarkan energi positif. Sehingga menghasilkan hal hal positif," sambungnya.

Bila energi positif yang dikedepankan, kata Sutiaji, maka bukan orientasi mencari kesalahan, ketidaksukaan atau kebencian. Namun lebih pada semangat bersama melakukan perbaikan.

Sutiaji mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun ditekankan, dalam memberikan informasi hendaknya berbasis data, sehingga dapat dengan mudah untuk ditindaklanjuti.
Persoalan pendidikan banyak mendapatkan perhatian dari audience yang datang. Satu di antaranya terkait keberadaan komite sekolah.

Seorang warga menilai keberadaan beberapa komite sekolah hanya diposisikan semata formalitas untuk 'kepentingan' sekolah. Bahkan secara faktual disebut hanya untuk kepentingan kepala sekolah.

"Pak Sutiaji sebagai Walikota terpilih, kami minta merevitalisasi fungsi komite sekolah, agar peran cek balance program sekolah berjalan baik," seru warga Mojolangu tersebut.

Sutiaji yang pernah menjabat sebagai komite sekolah, menegaskan peran komite sekolah penting. Tetapi memang harus didorong fungsi dan kapasitasnya sebagai mitra sekolah.

"Tetapi jangan justru menjadi penghambat program sekolah, apalagi kriminalisasi kepala sekolah," tegasnya.

"Kita ini kadang kehilangan kearifan dalam bertindak, padahal tanggung jawab pendidikan itu hakikinya ada pada orang tua. Sehingga tidak bisa hitam putih, mutlak hanya dibebankan kepada lembaga sekolah atau lebih tinggi lagi kepada negara," urainya.

Sutiaji mengajak, harus ada rumusan partisipasi para orang tua untuk memajukan lembaga sekolah serta mutu pendidikan. Karena itu perlu duduk bersama, tidak hanya komite sekolah tetapi juga duduk bersama dengan aparat penegak hukum.

"Agar maksud baik untuk kemajuan pendidikan tidak selalu mengarah pada pengertian pungli," ujar Sutiaji.
Sutiaji juga menegaskan, aparat sipil negara (ASN) sekarang tidak bisa enak enakan. Mereka bekerja dalam tekanan karena dihantui permasalahan hukum.

"ASN dalam posisi rentan, banyak yang enggan menjadi pejabat pembuat komitmen, penanggung jawab anggaran, karena situasi tidak mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja," katanya.

Karenanya penguatan APIP (Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah) menjadi prioritas, agar permasalahan tereduksi di sini, dan bila ditangani APIP maka secara prosedural APH tidak diperkenankan.

Hadir mendampingi Walikota, Asisten Administrasi Pemerintahan Abdul Malik, Kepala BP2D Ade Herawanto, Inspektur (Plt) Kota Malang Anita Sukmawati, serta hadir pejabat Kejaksaan Negeri Kota Malang Kuswandono dan perwakilan Diknas Kota Malang dan Kabupaten Malang.