Sutiaji Terima Penghargaan atas Inovasi Brexit dari Wapres Jusuf Kalla
Kota Malang meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.
Wali Kota Sutiaji dan Wapres JK. ©2019 Merdeka.com
Reporter : Zain M | Contributor : Darmadi Sasongko | Kamis, 17 Oktober 2019 18:07
Walikota Malang H. Sutiaji menerima penghargaan atas inovasi Brexit (Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities) atau etiket obat braille dan akses bagi peyandang disabilitas netra. Kota Malang meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, menyerahkan penghargaan tersebut di di Istana Wakil Presiden di Jakarta.
Walikota Sutiaji mengaku bangga masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. Ia mengapresiasi atas pencapaian tersebut, dan berharap muncul terus inovasi-inovasi di Kota Malang.
"Inovasi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” kata Sutiaji usai menerima penghargaan di Jakarta.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta inovasi dalam bidang teknologi ditingkatkan untuk melayani masyarakat. Sejalan visi indonesia maju, inovasi menjadi kekuatan penting guna menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin diinginkan publik.
"Pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat. Kalau kita menghasilkan nilai tambah dengan teknologi, maka itu bisa berkembang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi yang akan menyelesaikan negeri ini ialah produktivitas," ujarnya.
Sejak 2013 melalui gerakan one agency, one innovation, pelayanan publik pada setiap instansi semakin bergairah. Paradigma melayani menjadi nilai dan budaya baru yang mendorong reformasi birokrasi baik di pusat hingga daerah.
Sementara Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa juara bukanlah tujuan akhir dari inovasi itu sendiri. Tetapi manfaat dan kemaslahatan inovasi agar berguna bagi masyarakat menjadi tujuan utama.
“Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi,” ujarnya.
Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini diberikan kepada 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi serta BUMN dengan 1 inovasi.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB.
(ZM)
Laporan: Darmadi Sasongko
SEBELUMNYA
