Upacara dan demo mahasiswa warnai peringatan Hari Pahlawan di Malang

Upacara bendera dan demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Pahlawan di Kota Malang.

Merdeka.com, Malang - Upacara bendera dan demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Pahlawan di Kota Malang. Upacara bendera berlangsung di Halaman Balai Kota Malang dengan para peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang.

Turut dalam upacara tersebut para para tokoh veteran perang kemerdekaan. Upacara dipimpin oleh Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji yang membacakan sambutan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

"Momentum pahlawan itu adalah mesti pengorbanan terhadap nusa, bangsa dan negara. Momen ini diharapkan menumbuhkan jiwa kepahlawanan yang mulai terkikis," kata Sutiaji, usai upacara bendera, Jumat (10/11).

Sutiaji juga menyampaikan, jiwa kepahlawanan semakin hari semakin terkikis dengan ditengarai semangat gotong royong yang kian mengecil. Sementara sikap egoisme terus tumbuh dan memangkas semangat positif yang lain.

Sementara itu usai upacara di halaman Balai Kota Malang digelar, rombongan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di luar halaman DPRD Kota Malang. Massa menyampaikan keprihatinan atas situasi Kota Malang yang didera kasus korupsi.

"Hampir keseluruhan anggota Dewan diperiksa KPK dan Ketuanya ditetapkan sebagai tersangka," kata Arizal Ilhami, Koordinator Aksi PMII.

Massa berjumlah puluhan orang dengan membawa bendera dan spanduk tuntutan. Mereka juga menggelar aksi teatrikal di depan pagar DPRD.

Aksi massa juga sempat diwarnai saling dorong, saat memaksa merangsek masuk ke Gedung DPRD Malang. Bersitegang semakin memanas, petugas mengamankan salah satu dari demonstran yang dianggap sebagai provokator.

Lima demonstran sebagai perwakilan diperbolehkan masuk dan menemui Ketua Dewan, Abdul Hakim. Para mahasiswa membawa empat tuntutan kepada DPRD sebagai refleksi Hari Pahlawan.

Para demonstran meminta anggota DPRD yang melanggar peraturan Perundang-undangan untuk mundur dari partai dan legislatif. Mereka juga menuntut kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Jika melanggar peraturan silakan mundur," tandasnya.