Merdeka.com, Malang - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. ASN harus berkompetensi sesuai yang dibutuhkan, serta berpegang pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku selaku aparatur negara.

Walikota Malang, Sutiaji menegaskan, ASN merupakan profesi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Sehingga profesionalisme dan kompetensi menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan negara.

"Profesionalitas ASN tercermin tidak hanya pada kompetensi yang dimiliki namun juga pada sikap dan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku," kata Sutiaji dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SiJapti di Hotel Atria Malang, Kamis (13/6).

Walikota Sutiaji hadir dalam Rakor yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rakor diikuti Sekretaris Daerah, BKD dan Inspektorat se-Jawa Timur dan Sumatera Utara di Hotel Atria Malang.

Rakor bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana instansi pemerintah sudah menerapkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN serta monitoring evaluasi pelaksanaan SiJapti.

"Kesemuanya itu, diharapkan dapat mendukung gerakan pemerintah menuju sistem e-governance, demi terciptanya reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel" tandas Sutiaji.

Ditegaskan, guna memperkuat proses dan integrasi seluruh alur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) meluncurkan aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Aplikasi ini mencakup keseluruhan proses seleksi, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi, serta dokumentasi database JPT.

Aplikasi SiJapti hadir untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dalam penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian JPT. Sehingga proses seleksi jabatan tinggi, baik di tingkat nasional maupun daerah dapat dilakukan secara online, dan otomatis menghemat anggaran serta prosesnya menjadi lebih cepat.

"Terkait hal tersebut, saya menyambut baik kegiatan pada hari ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada para peserta rakor, tentang pentingnya penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN pada instansi pemerintah," katanya.

Karena itu memang merupakan salah satu penilaian dari sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN sekaligus menjadi salah satu prioritas strategi nasional.