Putar video OTT Wali Kota Batu, politisi PDIP nilai polisi over acting

Penangkapan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dinilai Junimart Girsang berlebih karena penggunaan aparat bersenjata untuk pengamanan.

Merdeka.com, Malang - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai, aparat pengamanan yang membantu kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu over acting dalam mengamankan tersangka korupsi. Dia memberikan contoh pada kasus Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

"Pihak kepolisian yang over acting yang mendorong Wali Kota Batu. Sementara Wali Kota masih ingin bicara pada media," kata Junimart dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kamis (12/9).

Dia membuktikan itu dengan memutar rekaman penangkapan Wali Kota Batu saat rapat bersama Kapolri. Menurutnya Wali Kota Batu masih ingin memberikan penjelasan tentang penangkapannya pada media, namun aparat pengamanan selalu mendorong untuk memasukannya ke dalam bis.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga mengkritik aparat bersenjata yang mendampingi KPK terlalu berlebihan saat mengamankan tersangka korupsi yang terjaring OTT. Menurutnya aparat pengamanan tersebut tidal wajar untuk seorang tersangka korupsi.

"Kemudian penggunaan aparat bersenjata untuk pengamanan pada waktu OTT tidak boleh berlebihan, kami lihat nanti kami tayangkan (video penangkapan Wali Kota Batu, Malang) bagaimana penggunaan senjata aparat seperti mau menangkap teroris memakai senjata lengkap," kata Bamsoet dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian, Kamis (12/9).

Bamsoet beranggapan bahwa yang ditangkap itu seorang pejabat publik tidak mungkin memiliki aparat bersenjata. Sehingga tidak perlu pengamanan yang ketat.

"Sedangkan yang ditangkap pejabat negara yang tidak mungkin punya pasukan bersenjata," ungkapnya.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan akan memberikan arahan pada jajarannya untuk menggunakan senjata secara proporsional. Hal itu, kata Tito, juga akan dibicarakan dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga kejaksaan Senin (16/10) pekan depan.

"Saya pendapatan tidak mengenai penampilan dan penggunaan kekuatan termasuk senjata api dalam hal pengamanan OTT KPK saya akan memberikan arahan untuk menggunakan (senjata) secara proporsional," ucapnya.

"Nanti Senin ada Rakor (Rapat Koordinasi) yang lebih teknis antara Polri, Kejaksaan dan KPK sehingga akan ada nanti seperti apa harusnya koordinasi itu dilakukan di tataran bawah," tandasnya.