Mendagri: Keluhan utama kepala desa soal mekanisme laporan dana desa

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, acara tersebut merupakan rangkaian dari sebelumnya yang sudah digelar di Yogyakarta, Jakarta dan Sumatera.

Merdeka.com, Malang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengumpulkan para aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa di Kota Malang, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka acara bertajuk Sarasehan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di GOR Ken Arok Kota Malang, Rabu (1/8).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, acara tersebut merupakan rangkaian dari sebelumnya yang sudah digelar di Yogyakarta, Jakarta dan Sumatera. Khusus di Kota Malang untuk wilayah Jawa Timur dan Wilayah Timur.

"Insya Allah bapak Presiden akan hadir," tegas Tjahjo Kumolo usai inspeksi mendadak di Balaikota Malang, Selasa (31/7).

Tjahjo mengatakan, tujuan sarasehan untuk penguatan kapasitas para aparatur desa. Salah satu di antaranya dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penggunaannya bisa optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Supaya memahami tata cara menyusun perencanaan pembangunan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban desa. Bagaimana menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di desa, kemudian fokus kerjanya. Dengan kumpulnya semua kepala desa kan bisa saling komunikasi, walaupun sehari dua hari kan ada komunikasi," jelasnya.

Tjahjo menyadari, selama ini para kepala desa mengeluhkan mekanisme pelaporan dana desa yang dianggap rumit. Sehingga mereka kesulitan untuk menjalankan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan.

"Keluhan yang paling utama adalah mekanisme laporan dana desa. Laporan keuangan, mintanya lebih praktis dan lebih ringkas. Arahan Bapak Presiden, yang penting lebih fokus, yang di desa itu musyawarahnya bagaimana, kemudian kedua diswadayakan masyarakat, jangan diborongkan tetapi melibatkan masyarakat," katanya.

Ditegaskan Tjahjo, sarasehan khusus terkait bantuan desa dari pemerintah, baik bantuan pemerintah APBD Propinsi, APBD Tingkat II. Sehingga pemerintah desa dapat menserasikan, mengoptimalkan dan memfokuskan.

"Hanya untuk menyamakan persepsi saja, kemudian nanti akan ada pengarahan dari Bapak Presiden," tegasnya.

Tjahjo yang didampingi Gubernur Jawa Timur, berada di Kota Malang dalam rangka menyiapkan kunjungan tersebut. Keduanya bersama rombongan menyempatkan diri menemui pelaksana tugas (Plt) yang juga wali kota terpilih Kota Malang.