Kota Malang tanda tangan komitmen Kota Layak Huni

Kota Malang ikut menandatangani komitmen sebagai Kota Layak Huni bersama 26 Walikota/ Bupati se-Indonesia.

Kota Malang ikut menandatangani komitmen sebagai Kota Layak Huni. Pernyataan dan penandatanganan komitmen berlangsung di halaman kompleks Perkantoran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta bersama 26 Walikota/ Bupati se-Indonesia.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Habitat Se-Dunia dan Hari Kota se-Dunia yang digelar Senin (6/11).

"Bagi Kota Malang, komitmen membangun kota layak huni sebuah keharusan. Terlebih Kota Malang telah ditasbihkan sebagai kota layak huni oleh Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) pada 2016," kata Wali Kota Malang, H Mochammad Anton di Kompleks Perkantoran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Senin (6/11).

Kata Anton, penandatanganan tersebut semakin meneguhkan langkah Kota Malang meneruskan dan menguatkan predikat kota layak huni, kota cerdas, kota nyaman, kota berdaya guna dan kota kondusif.

Kata Anton, syarat menempatkan Kota Malang masuk dalam pilihan Kota Layak Huni, juga tidak lepas dari jalinan sinergi dan komunikasi antara Pemda dengan stakeholders. Sehingga Kota Malang semakin menjadi pertimbangan dan lebih berwarna.

"Ciri kota inovatif dan kreatif sudah kita miliki (modalnya). Termasuk keterlibatan generasi-generasi dan masyarakat kreatif, yang tercermin dari kehadiran kampung serta taman tematik yang tidak hanya merubah perwajahan secara fisik namun juga mindset warganya," tegasnya.

Peringatan Hari Habitat dan Kota se-Dunia digelar Kementerian PUPR, juga disemarakkan pameran dan lomba foto, seminar dan workshop isu-isu perkotaan.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti mengatakan, hingga saat ini jumlah penduduk perkotaan lebih dari 160 juta jiwa atau 53 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.

Urbanisasi tidak bisa terhindarkan dan memberikan konsekuensi semakin berkurangnya wilayah pedesaan.

"Ini menggambarkan bahwa komposisi terbesar ada di wilayah-wilayah perkotaan, dan itu imbas dari urbanisasi. Muncul di dalamnya permasalahan permukiman, persampahan, kebutuhan, akses air dan sanitasi bersih," ujar Anita.

Tidak mungkin pemerintah mengatasi persoalan secara sendirian. Karena itu perlu dukungan dan keterlibatan dari perguruan tinggi, private sektor, non government organisation dan elemen lainnya.

Kata Anita, membangun dan menata permukiman serta lingkungan perkotaan dibutuhkan inovasi dan pelibatan banyak pihak, termasuk kelompok potensial generasi muda kreatif yang peduli lingkungan.