Glintung Go Green disebut sebagai percontohan bagi reformasi agraria perkotaan

Kampung 3G (Glintung Go Green) Kota Malang disebut sebagai percontohan bagi reformasi agraria di wilayah perkotaan.

Merdeka.com, Malang - Kampung 3G (Glintung Go Green) Kota Malang disebut sebagai percontohan bagi reformasi agraria di wilayah perkotaan. Dilansir dari Antara, predikat ini diberikan lantaran kampung Glintung ini dinilai menggerakkan masyarakat untuk mengubah kampungnya dari kondisi kumuh menjadi lingkungan yang indah.

Direktur Jenderal Hubungan Hukum Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Sarmono menyebut bahwa Kampung 3G layak menjadi contoh reforma agraria perkotaan.

"Kampung 3G mampu memberikan contoh nyata dalam akses reforma yang meliputi partisipasi warga dalam pemberdayaan, mampu menciptakan wirausahawan, gotong royong, pemasaran, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)," jelasnya.

Sarmono menjelaskan bahwa setelah kemandirian sudah dapat diraih, selanjutnya adalah aset reform. Hal ini meliputi legalisasi aset sehingga aset warga menjadi bankable ketika warga membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Keberhasilan Kampung 3G sebagai contoh reformasi agraria perkotaan ini dibahas tuntas dalam workshop nasional dengan tema "Membangun Masyarakat yang Partisipatif, Mandiri, Berjiwa Wirausaha dan Sejahtera" yang diselenggarakan Kementerian ATR-BPN di Jakarta pada 9-11 Oktober 2017. Workshop ini sendiri diikuti 90 peserta, perwakilan dari 33 Kantor Wilayah di Indonesia dan Kantor ATR/BPN pusat.

Bambang Irianto, ketua RW serta inisator lahirnya kampung Glintung Go Green ini juga ditunjuk menjadi narasumber dalam acara tersebut. Bambang menyebut bahwa dirinya bersama warga berhasil dalam menata kampung Glintung dari kampung kumuh menjadi kampung dengan tata lingkungan yang baik.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa keberhasilan reformasi agraria di kampung 3G ini tak lepas dari gerak reaksi cepat dari Kakanwil BPN Jawa Timur yang langsung menelusuri lorong-lorong kampung. Selain itu juga terdapat dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang yang tanggap dan langsung bermusyawarah dengan warga kampung.

"Pada hari berikutnya jajaran BPN Kota Malang langsung memproses sertifikasi tanah warga dengan biaya dari CSR perusahan yang peduli terhadap lingkungan hidup," tandasnya.