Sutiaji sebut kinerja OPD harus sinkron tanggulangi kemiskinan

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji meminta tidak ada tumpang tindih kerja OPD dalam tanggulangi masalah kemiskinan.

Merdeka.com, Malang - Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji meminta koordinasi dan kerjasama yang baik antar organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan. Ia berharap tidak adanya tumpang tindih antara OPD satu dengan lainnya, dan adanya pemetaan tugas yang sesuai.

"Koordinasi dan kerja sama yang baik antar-OPD harus terus dilakukan, bahkan ada pemetaan tugas guna menghindari input yang sama. Dengan adanya koordinasi antar-OPD, diharapkan masalah kemiskinan di Kota Malang segera dituntaskan," terang Sutiaji, Kamis (7/9), dilansir Antara.

Selama ini, aku Sutiaji, dirinya kerap menerima laporan adanya OPD yang mengerjakan hal sama dengan input sama, namun output berbeda. "Program antara OPD yang satu dengan lainnya jangan ada yang tumpang tindih, harus ada koordinasi dan pemetaan tugas yang sesuai, sebab ketika suatu hal yang tidak tepat sasaran, sama saja dengan korupsi," tegasnya.

Sutiaji menilai, penting juga meningkatkan kinerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menyediakan pula wadah bagi keterampilan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sutiaji saat menghadiri Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Malang, Kamis (7/9). Hadir pula dalam acara itu, pokja pengembangan kemitraan, pengaduan masyarakat, kelompok program bantuan sosial terpadu, kelompok program nangkis berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta kelompok program nangkis berbasis prorakyat dan perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Sutiaji berharap, Rakor tersebut dapat menghasilkan kesamaan persepsi dalam rangka mensukseskan program pengentasan kemiskinan di kota Malang. Sehingga, angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun, bahkan bisa mencapai angka nol.

"Bagaimana upaya kita menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, bahkan sebisa mungkin nol persen karena banyak program peningkatan perekonomian bagi masyarakat kecil yang bisa dikembangkan," tandasnya.