Merdeka.com, Malang - Mahfud MD meminta aparat keamanan tegas dalam menyikapi baik para pendukung maupun penolak #2019GantiPresiden. Sikap aparat harus profesional dan tidak boleh berat sebelah.

"Saya kira tinggal kita menyikapinya, dan saya berharap aparat dan penegak hukum bersikap profesional dan adil. Mana yang melanggar hukum ditindak, mana yang tidak melanggar hukum dibiarin saja. Karena itu bagian dari pesta, bagian dari demokrasi," katanya MD di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (3/9).

Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), belum masa kampanye sehingga sekarang itu aspirasinya belum terkait dengan kampanye. Tetapi tetap secara hukum harus diawasi oleh penegak hukum.

"Tergantung bagaimana mengemasnya, dan kadang kala disertai kekerasan ada yang disusupi oleh sikap-sikap destruktif terhadap konstitusi dan ideologi. Itu yang harus ditindak," tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengatakan, perlu disadari juga Indonesia dalam posisi menjelang Pilpres, yang setiap kelompok dan setiap orang punya hak mengajukan aspirasi. Negara sudah memberikan ruang melalui mekanisme yang konstitusional.

"Tetapi dalam batas-batas konstitusional, apa artinya? tidak boleh ada kekerasan. Pemilu ini harus dilaksanakan sebagai hak konstitusional kita. Mekanisme konstitusional yang disediakan oleh negara," jelasnya.

PILIHAN EDITOR

• Sebut Soekarwo sebagai negarawan, Nasdem berkilah tak coba bajak
• Golkar tepis dana suap PLTU Riau-1 mengalir ke Munaslub 2017
• Mahyudin sebut kader Golkar tak solid dukungan Jokowi
• Pimpinan MPR: #2019GantiPresiden kampanye negatif bagi Jokowi
• Tahun politik, Wakil Ketua MPR ingatkan politisi tahan diri & tak kampanye negatif
• Mahyudin minta polisi usut aksi Neno Warisman rebut microphone pesawat
• Pemkot Malang larang fasilitas daerah digunakan untuk kampanye