Malang

Merdeka.com, Malang - Kabupaten Malang dinilai punya komitmen terhadap layanan anak dan perempuan korban kekerasan. Hal ini yang mendorong Tim Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan verifikasi lapangan di Kabupaten Malang. Tim yang terdiri dari 6 orang ini, diterima langsung oleh Bupati Malang di Ruang Rapat Anusapati lantai 2, Gedung Pemkab Malang di Malang, Jumat (2/5) siang.

Bupati Malang, Rendra Kresna, melalui sambutannya menyampaikan bahwa kabupaten Malang memiliki wilayah yang luas. Sehingga, mengalami banyak kendala dalam pemenuhan dan penyediaan ruang yang ramah anak. Kendati demikian, hal tersebut menjadi pendorong bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk terus berinovasi.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkab Malang, kata Rendra, telah banyak mencetuskan inovasi terkait pemenuhan hak anak. "Terlebih lagi, dengan adanya Kabupaten Layak Anak, Pemkab Malang punya program diantaranya seperti program Kontra War, Si Jari Emas, dan juga Emas, serta Perda ASI Ekslusif. Selain itu juga masih banyak bentuk kebijakan dan komitmen dalam perlindungan hak anak," paparnya.

Sementara itu, pimpinan rombongan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Taufik Wahida, mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi pihaknya terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Saat ini masih tingginya angka perkawinan anak dan perlunya penambahan sarana yang ramah anak. Tim sempat menyoroti kondisi di Taman Kehati, di mana di sana ditemukan lokasi yang dianggap belum ramah anak, karena area bermain yang cukup curam, tangga juga belum dilengkapi dengan pegangan di tangganya," terangnya.

Menggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya siap mengembangkan kawasan ramah anak. "Akan ada peninjauan terhadap kawasan-kawasan atau sarana umum yang ada agar ramah anak," tandasnya.