Joko Widodo beri respons pada setiap isu dari Kepala Daerah anggota Apeksi

Para wali kota meminta proses memperoleh DAK yang sering berbelit di DPR/ Kementerian harap dipermudah.

Merdeka.com, Malang - Presiden Joko Widodo mengundang Wali Kota anggota Apeksi jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) di Istana Bogor (23/7). Pertemuan dalam kerangka mengalirkan beberapa issue strategis yang muncul di daerah yang akan dikaji dalam Rakernas Apeksi, di Kota Tarakan, 23-28 Juli.

Wali Kota Malang (Plt) Sutiaji mengatakan, Presiden Jokowi membuka rapat dengan menyampaikan beberapa hal terkait kondisi perekonomian nasional di tengah perang dagang antara Amerika vs China. Ada dampak yang cukup terasa akibat kenaikan suku bunga The Fed terhadap Rupiah yang berada diluar kontrol pemerintah.

"Suasana sangat gayeng, karena kita diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan ragam permasalahan di daerah atau pun merespon issue-issue nasional yang juga berdampak ke bawah," tutur Sutiaji, Walikota Malang terpilih untuk periode 2018-2013.

Di antara isu yang diangkat oleh para wali kota adalah menyoroti masalah dana kelurahan sebagai pengganti dana desa, kemudian tunjangan penghasilan kepala daerah yang terlalu kecil, sementara di sisi lain anggaran untuk DPRD dan tunjangan kinerja (Tukin) aparatur sipil negara (ASN) sudah naik. Selain itu, masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK) juga diperbincangkan.

Para wali kota meminta proses memperoleh DAK yang sering berbelit di DPR/ Kementerian harap dipermudah. Hal lain terkait kewenangan mengurus SLTA dikembalikan ke Kabupaten/ kota, masalah ASN dan Kategori II (K2) yang tidak lolos seleksi dan berbagai isu lokal di daerah masing-masing.

Presiden pun berusaha merespon seluruh persoalan yang dikemukan dengan lugas dan clear sesuai gayanya yang khas. Seperti tanggapan soal belanja APBD yang tidak efektif dan suka memperbanyak belanja rutin.

Presiden menghimbau agar pemerintah daerah mengusahakan APBD itu digunakan lebih banyak untuk belanja modal sehingga memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat. Presiden juga meminta agar jangan terlalu banyak membuat Perda yang berdampak menghambat investasi.

Kepala daerah juga diminta mempermudah segala urusan investasi dan usahakan segala perizinan cepat selesai, kalau bisa dalam hitungan jam saja. Jika ada oknum ASN yang bermain-main dengan perizinan, Presiden minta ASN tersebut diberhentikan.

Terkait rekruting ASN, Presiden berpesan memprioritaskan untuk kebutuhan khusus seperti dokter, tenaga teknis, guru, perawat, akuntan, auditor. Sementara kebutuhan administrasi kantor diminimalisir.

Terkait tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi, maka tidak akan diberi kesempatan lagi untuk jadi ASN dengan alasan sudah diberi kesempatan, tetapi tidak lolos. Artinya mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi ASN.

Sementata masalah SLTA, Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke Kabupaten/ Kota. Namun perlu diketahui bahwa prosesnya harus dibahas kembali di DPR, sebab terkait undang-undang.

Jokowi, juga meminta agar kepala daerah mencetak ASN yang handal yang bisa memberi dampak perubahan nyata bagi negara dan prokepada kemudahan investasi. Saat ini berada dalam masa Revolusi 4.0 yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat.

Presiden meminta kepala daerah untuk mengantisipasi perubahan cepat tersebut dengan bertransformasi dan bersungguh-sungguh mengurus daerah dan negara.

"Ini bekal (bahan) yang strategis yang akan kami (wali kota) kuatkan dalam pembahasan pada Rakernas Apeksi. Kota Malang juga akan bergerak aktif, terlebih dorongan untuk penguatan investasi juga menjadi salah satu fokus yang akan terus kita genjot," tegas Sutiaji.