Merdeka.com, Malang - Nama Marsekal TNI Angkatan Udara (AU) Hadi Tjahjanto diusulkan sebagai calon Panglima TNI. Nama Kepala Staf Angkatan Udara itu diusulkan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat di Universitas Brawijaya (UB) Malang mengatakan, kalau pergantian Panglima TNI memang harus segera dilakukan. Karena panglima yang sekarang, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan segera memasuki masa pensiun.

"Panglima kita kan segera pensiun, mesti kan segera dipersiapkan," kata Jusuf Kalla usai menjadi pembicara Seminar Nasional Hilirisasi Inovasi Tehnologi dan Start-up Bisnis dan peresmian Jusuf Kalla Innovation and Entrepreneurship Centre (JK-IEC) di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Senin (4/12).

Soal kemunculan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal yang diusulkan ke DPR RI, Jusuf Kalla menyebut sebagai sesuatu yang biasa. Karena memang tidak banyak jumlah Jenderal yang bisa mengantikan Gatot Nurmantyo.

"Ya syaratnya kan memang harus bintang empat. Bintang empat yang aktif di Indonesia ini tidak banyak. Karena itu apa yang diusulkan begitulah," jelasnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
© 2017 merdeka.com/purnomo edi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya sudah mengantongi surat pergantian Panglima TNI. Jenderal Gatot Nurmantyo akan diberhentikan dengan hormat dan digantikan Kasau Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," ujar Fadli seperti diberitakan Antara, Senin (12/4).

Nantinya, surat tersebut akan diserahkan ke Kesekjenan DPR untuk diproses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Surat itu tertulis jika Presiden Joko Widodo tidak ingin proses pergantian Panglima TNI berlangsung lama. "Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini, tapi nanti kami koordinasikan dengan Pimpinan Komisi I DPR dan fraksi-fraksi untuk diagendakan uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.

Dalam surat tersebut, Jokowi hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI dan itu merupakan hak prerogatif Presiden namun sesuai aturan Undang-Undang, calon Panglima TNI sudah pernah menjadi Kepala Staf.

PILIHAN EDITOR

• Menteri Sosial sebut bencana akibatkan 3,2 juta orang mengungsi tahun 2017
• Banyak bencana, Ketua MPR minta pemerintah siapkan kekuatan prima
• Zulkifli Hasan ingatkan bencana menjadi urusan bersama
• Takmir masjid di Malang diajak waspadai pengaruh radikalisme dan terorisme
• Dirjen Pajak utus petugas datangi pengacara Setya Novanto yang ngaku hidup mewah