Asosiasi kampus swasta gagas kampung Inggris

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI) Komisariat IV Jawa VII menggagas lahirnya kampung Inggris di Kota Malang.

Merdeka.com, Malang - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI) Komisariat IV Jawa VII menggagas lahirnya kampung Inggris di Kota Malang. Gagasan tersebut guna mendukung pariwisata Kota Malang yang terus berkembang.

"Gagasan membentuk Kampung Inggris ini nanti akan melibatkan PKK dan Dharma Wanita. Ibu-ibu rumah tangga akan dilatih berbahasa Inggris dengan harapan nanti bisa digunakan saat mendampingi wisatawan asing," kata Dyah Sawitri, Ketua APTISI di Ruang Kerja Wali Kota Malang, Senin (13/8).

Dyah yang juga Rektor Universitas Gajayana Malang menekankan kampus swasta siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Malang mengawal program smart city, termasuk membantu penghijauan dan peduli terhadap sampah serta pengolahannya.

"Kami juga mengadakan KKN terpadu di Kota Malang di mana setiap kelurahan nanti akan dibina dan diharapkan ada nilai tambah," tukasnya.

APTISI mengapresiasi Pemkot Malang yang telah menjalin komunikasi bersama perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi swasta (PTS). Sejumlah gagasan dan masukan telah disampaikan di antaranya pengembangan kampung tematik, kampung entrepreneur, kampung IT dan kampung Inggris.

Wali Kota Malang (Plt) Sutiaji mengatakan, Pemkot terus berkomitmen bersinergi dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi, tidak terkecuali PTS memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kajian yang bersifat ilmiah dan akademis dari perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi bagian dalam upaya membangun Kota Malang.

"Apa yang disampaikan APTISI gayung bersambut dengan rencana pembangunan Kota Malang," kata Sutiaji di Balaikota Malang, Senin (13/8).

Sutiaji menegaskan, pemerintah di kawasan Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Pemkot Batu telah satu suara untuk bersinergi satu dengan yang lain. Sehingga perguruan tinggi dapat mengambil peran di dalamnya.

"Khusus Kota Malang, dengan banyaknya perguruan tinggi ada pembagian wilayah mana saja yang nanti harus ditangani oleh peguruan tinggi. Sehingga tidak ngumpul di salah satu wilayah saja dan pembangunan bisa merata," imbuh Sutiaji.

Berkaitan dengan program penghijauan yang diusulkan, Sutiaji mengatakan RTH Kota Malang masih harus ditambah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mewajibkan 30 persen dari luas wilayah daerah.

"RTH kita masih di kisaran 10 persen dan kita terus tingkatkan sebagaimana amanat undang-undang. Di sini butuh sumbangan pikiran dari perguruan tinggi," tukasnya.

Harapan Sutiaji, Kota Malang bisa menjadi kota tematik, di mana wisatawan masuk sudah mengetahui citra baik masyarakatnya maupun hal lainnya.

"Perbedaan antara Pasuruan dan Malang misalnya, bukan lagi ditentukan oleh gapuro saja tapi harus ada citra Malangan atau tematik Malangan berpijak dengan kreatifitas dan budaya, seperti halnya di Yogjakarta," bebernya.

Kota Malang sendiri, kata Sutiaji, memiliki problem kemacetan, di mana kawasan perguruan tinggi salah satu daerah yang rawan macet. Karena itu butuh sinergitas dan kajian bersama untuk menguragi kemacetan nya.

"Memang perlu banyak kajian dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, perguruan tinggi berperan dalam hal ini," katanya.

Pesan Sutiaji juga, perguruan tinggi diminta menyelesaikan ribut antar mahasiswanya secara internal kampus. Tujuannya, agar kota kondusif dan tidak berdampak kepada masyarakat sekitar.