Walikota Malang Siapkan Rompi Warning Kinerja

Rompi Warning Kinerja bakal jadi hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang indisipliner dan Perangkat Daerah yang tidak memenuhi time line.

Walikota Malang, Sutiaji menyiapkan 'Rompi Warning Kinerja' sebagai hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang indisipliner dan Perangkat Daerah yang tidak memenuhi time line kinerja. Rompi yang didesain khusus itu harus dikenakan dalam kurun waktu tertentu selama bekerja dan beraktivitas.

"Rompi itu harus dikenakan dalam kurun waktu tertentu, dari mulai apel hingga aktivitas kerja harian, di mana di belakang rompi bisa tertulis 'Kinerja Rendah', 'Kinerja Lambat', 'Suka Terlambat dan lainnya," kata Sutiaji dalam pemaparan seleksi penilaian Innovative Goverment Award 2019 di Gedung B Kompleks Kementerian Dalam Negeri RI, Jl. Merdeka Utara, Rabu (25/9).

Walikota Malang menyampaikan paparan di depan tim juri seleksi penilaian Innovative Goverment Award (IGA) 2019. Kota Malang salah satu dari 11 kota di Indonesia yang lolos seleksi verifikasi dalam ajang pernghargaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Walikota Sutiaji didampingi Plt. Kabarenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso memaparkan komitmennya dalam mengembangkan dan menumbuhkan budaya inovasi. Tujuan ke depan adalah agar masyarakat tumbuh dalam segala bentuk proses kreatifnya.

"Strategi pentahelix, semangat berinovasi, tidak melulu berlaku di kelembagaan pemerintahan, tapi juga tumbuh kembang di masyarakat," ujar Sutiaji.

Selain itu juga disampaikan tentang sejumlah langkah inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Walikota mendapat apresiasi khususnya program Lelang Kinerja yang saat mini mulai dipelajari Pemerintah Pusat guna diadopsi.

"Ini juga agar saya tidak dzalim (semena mena) kepada Perangkat Daerah, karena mereka yang menentukan ukuran kinerja yang jadi kontrak kerjanya," jelasnya tentang Lelang Jabatan.

Kota Malang sendiri sebelumnya meraih posisi ke-4 terinovatif dan berharap menjadi lebih baik lagi.

Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Terinovatif melalui Penghargaan Innovative Government Award (IGA). Sebanyak 5 Provinsi, 15 Kabupaten dan 11 Kota, termasuk Kota Malang lolos dalam seleksi.

Matheos Tan, Kepala Pusat BPP Kemendagri, mengatakan sesi pemaparan Kepala Daerah digelar 3 (tiga) hari, 25 - 27 September 2019. Selaku Tim Juri di antaranya M. Helmi Abidin (UCLG ASPAC), Dr. Hadi Supratikta (Kemendagri) Elly (LAN), Sitti Aminah (Litbang Kemendagri), M. Amin (Kemenristekdikti) dan Setiowiji (LIPI).

(ZM) Laporan: Darmadi Sasongko