Merdeka.com, Malang - Bupati Malang, Rendra Kresna menyampaikan, kesadaran masyarakat untuk berhimpun dalam koperasi maupun lembaga perekonomian lainnya makin kuat saat ini. Namun tak dipungkiri, masih banyak masyarakat yang belum terakses perbankan, sehingga mereka rentan terjebak dalam praktik rentenir yang berkedok koperasi. Kondisi tersebut perlu diawasi bersama demi pemerataan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai Kabupaten Malang yang terkenal dengan Kabupaten Koperasi ternodai dengan praktik-praktik rentenir karena sulitnya akses lembaga keuangan bagi masyarakat," ujar Rendra, dilansir Antara Jatim, Senin (31/7).

Saat ini, simpan pinjam dengan label koperasi semakin marak. Koperasi yang dijalankan jauh menyimpang dari ruh koperasi yang mengedepankan gotong royong dan salin membantu. Oknum yang mengaku koperasi itu, justru memeras demi keuntungan sendiri.

Menanggapi kondisi tersebut, kata Rendra, Kementerian Koperasi turun tangan dalam menertibkan dan memberi sanksi pembekuan terhadap berbagai lembaga yang memakai label koperasi tersebut. Ia menegaskan, lembaga yang memakai nama koperasi untuk mengejar keuntungan pribadi, dapat dapat dipastikan bahwa itu merupakan koperasi abal-abal alias ilegal.

Kabupaten Malang sendiri memiliki 1300 unit koperasi. Sayangnya, sekitar 90 koperasi dari jumlah tersebut dibubarkan, lantaran aktivitasnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Yakni, tidak menggelar rapat anggota tahunan (RAT), dan alamat koperasi yang tercantum dalam badan hukum sudah tutup.

PILIHAN EDITOR

• Dukung MTQMN XV, Pemkab Malang sediakan fasilitas wisata bagi peserta
• Harkopnas 2017, koperasi Kabupaten Malang raih sederetan penghargaan
• Pemkab Malang sediakan transportasi Malang-Juanda gratis bagi Calhaj
• Kata Cak Imin soal kebijakan PPN 10 persen bagi petani tebu
• Melirik potensi wisata desa Pujiharjo yang memikat, ada apa saja?