Polresta Malang terima dana hibah untuk pengamanan Pilkada Serentak 2018

Polresta malang, baru saja menerima dana hibah sebesar Rp7,4 miliar ini akan digunakan untuk pengamanan Pilgub Jatim dan Pilwali Malang.

Merdeka.com, Malang - Polresta malang, baru saja menerima dana hibah untuk pengamanan Pilkada Serentak pada 2018 ini. Dilansir dari Antara, dana hibah sebesar Rp7,4 miliar ini akan digunakan untuk pengamanan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim maupun Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Malang.

Selain Polresta, TNI juga menerima dana hibah serupa sebesar Rp2 miliar. Dana tersebut merupakan hibah dari Pemkot Malang yang telah diserahkan melalui Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) yang digelar di ruang kerja Wali Kota Malang.

"Dana hibah untuk Kepolisian dan TNI itu untuk pengamanan Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jawa Timur. Hari ini diserahkan dan ditandatangani," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto.

Wasto mneybut bahwa seluruh pengeluaran daerah diwajibkan terdokumentasi dalam proposal, sehingga pada saat ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), alat ukurnya adalah sesuai dengan yang diajukan di proposal. Hal itulah yang menjadi alat bagi Kapolresta untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan audit BPK.

Dia menyebut bahwa hal ini tak berlaku bagi dana hibah lainnya, termasuk hibah untuk TNI sebesar Rp2 miliar yang digunakan bagi pengamanan Pilkada di Kota Malang.

Sementara itu Kapolresta Malang AKBP Asfuri mengatakan pengamanan Pilkada dimulai sejak Senin (8/1), bersamaan dengan tahapan pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

"Anggaran pengamanannya sudah ada rinciannya, termasuk antisipasi jika ada pemilihan ulang di tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya.

Jika tidak ada pemilihan ulang, Asfuri menyebut bahwa dana hibah tersebut dikembalikan ke kas negara karena dana itu dari pemerintah (Pemkot Malang). Pengamanan Pilkada sendiri akan berakhir setelah pelantikan kepala daerah usai.

Dia menyebut bahwa seluruh proses dan tahapan Pilkada akan terus dilakukan pemantauan, termasuk pada saat kampanye. Tim pemenangan boleh kampanye melalui media sosial yang akan dipantau oleh tim patroli siber yang akan memantau medsos, terutama terkait ujaran kebencian dan SARA.

"Untuk mengoptimalkan pengamanan Pilkada ini, kami juga akan mengirim 69 personel untuk ikut pelatihan selama tiga hari di Polda Jatim. Pelatihan itu untuk pengawalan pribadi bagi pasangan calon," tandasnya.