Pemerintah Kota Malang bakal melakukan lelang ulang pada proyek yang mengalami gagal lelang untuk mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran 2017.
Merdeka.com, Malang - Pemerintah Kota Malang bakal melakukan lelang ulang pada proyek-proyek yang mengalami gagal lelang. Selain itu juga akan didorong percepatan proses seleksi barang dan jasa untuk mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2017.
Dilansir dari Antara, hal ini diampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto. Dia mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
"Kami juga minta kecepatan pengajuan surat pertanggungjawaban untuk proyek yang sudah dikerjakan," ucap Wasto.
Dibanding Silpa 2016, Pemkot Malang menargetkan penurunan untuk Silpa tahun 2017. Dari yang sebelumnya Rp304,9 miliar di tahun 2016 menjadi Rp200 miliar pada tahun ini.
"Penganggaran sudah kami lakukan secara tepat, fokus, dan efisien, bahkan dilakukan melalui tahapan dan proses. Tahapan dimulai dari musyawarah rencana pembangunan di tingkat paling bawah (kelurahan)," ujarnya.
Wasto menyebut beberapa hal yang menyebabkan tingginya Silpa di kota Malang yang salah satunya disebabkan efisiensi anggaran. Selain itu, anggaran paling besar yang tidak terserap adalah anggaran Islamic Center sebesar Rp40 miliar dan sejumlah proyek lainnya yang gagal lelang.
"Silpa tahun ini kami targetkan kurang dari Rp200 miliar. Kami akan maksimalkan program-program yang belum terealisasi, minimal proses lelangnya sudah dilakukan," ujarnya.
Silpa kota Malang yang mencapai lebih dari Rp300 miliar pada 2016 sempat menjadi sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD. DPRD mendorong Pemkot Malang anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD itu terserap secara maksimal, namun tetap tepat sasaran dan efesien.
Selain dari DPRD, sorotan juga diberikan oleh Malang Corruption Watch (MCW).
"Tingginya Silpa 2016 itu menunjukkan jika anggaran tidak terserap optimal, artinya penganggaran yang dilakukan tersebut tidak fokus dan efesien," kata Badan Pekerja MCW Buyung Jaya Sutrisna.
Jaya mengatakan bahwa secara logika, jika Silpa setiap tahun bertambah semakin besar maka berarti kinerja dan serapan anggaran yang telah dirancang dalam APBD tidak optimal.
"Bisa dikatakan kalau Pemkot Malang tidak bekerja sesuai program yang telah ditetapkan," tandasnya.