Merdeka.com, Malang - PDI Perjuangan salah satu partai yang mendorong negara menanggung dana saksi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Langkah itu dinilai akan menghadirkan Pemilu yang murah bagi para kontestan.

"Negara sudah harus mulai memikirkan dana kampanye yang murah, yang tidak melibatkan anggaran terlalu besar, apalagi jika harus melibatkan para peserta pemilu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (18/10).

Biaya Pemilu yang mahal, berdampak pada beban biaya yang dikeluarkan peserta Pemilu. Besarnya biaya itu akan memengaruhi perilaku pejabat-pejabat negara yang dipilih dari proses Pemilu.

"Ketika biayanya besar, maka kemudian akan didorong melakukan berbagai tindakan yang dapat melakukan pelanggaran hukum, seperti tindak pidana korupsi," katanya.

"Sehingga harus mulai dipikirkan bagaimana menghadirkan biaya kampanye yang murah, biaya mengikuti pemilu baik Pilkada dan Pileg, pemilihan presiden yang murah. Agar tidak berdampak lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang korup," sambungkan.

Dengan biaya Pemilu yang besar, para kontestan akan mencari berbagai sumber pendanaan. Sehingga berpotensi terjebak kepada rentenir, pengusaha hitam dan lain sebagainya. Karena itu memang harus dipikirkan, salah satunya dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

"Akhirnya begitu menjabat, mereka terjebak dengan berbagai macam situasi yang menyulitkan untuk menjadi penyelenggara negara yang bersih," ucapnya.

PILIHAN EDITOR

• KPU lakukan pemutakhiran data pemilih di daerah bencana Lombok dan Sulteng
• KPU berharap mahasiswa jadi agen sosialisasi Pemilu 2019
• KPU: Larangan kampanye di sekolah & tempat ibadah sudah jelas
• TKD optimis Jokowi-Ma'ruf menang 70 persen di Jawa Timur
• Hidayat Nur Wahid: Jangan mau diadu karena kita bukanlah domba
• Polisi diminta selesaikan kasus Novel secepat ungkap kebohongan Ratna Sarumpaet
• Dokter Gamal belum terima SK gantikan Ratna sebagai Jurkamnas Prabowo