Merdeka.com, Malang - Pro dan kontra pemutaran film G30S/PKI menjadi perbincangan luas menjelang 30 September. Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk menonton film yang pernah diputar periodik di televisi itu.

Sejumlah pihak mendukung pemutaran tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengingat fakta sejarah tentang kekejaman PKI, yang saat ini dilarang. Sementara sebagian menolak, karena menganggap film itu sebagai propaganda yang tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Sebagian film tersebut dinilai tidak sesuai fakta dan digunakan untuk kepentingan rezim saat itu.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf mengatakan, tidak ada larangan untuk menonton film tersebut. Tetapi pihaknya tidak merasa perlu mengeluarkan imbauan khusus untuk menyaksikan film tersebut.

"Tidak ada larangan dan juga tidak ada instruksi untuk nonton film tersebut. Kita serahkan ke masyarakat sepenuhnya," kata Gus Ipul dalam pesannya dari Malang, Senin (26/9).

Kata Gus Ipul, masyarakat sepenuhnya bebas untuk menonton atau tidak film itu. Namun pihaknya meminta agar masyarakat bisa melihat sejarah dalam hal ini peristiwa PKI tahun 1965 secara utuh.

"Kita ajak untuk berpikir positif. Harapan kita masyarakat bisa melihat sejarah secara utuh, tidak sepotong," katanya.

Wacana perdebatan yang terjadi dianggap sebagai perbedaan yang mendewasakan semua pihak. Karena sejarah memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.

PILIHAN EDITOR

• Angkot kembali lakukan aksi demo, beberapa masih tetap 'narik'
• Din Syamsuddin: Anak PKI tidak mewarisi dosa orang tuanya
• Setuju Jokowi remake film G30S/PKI, ini pesan Din Syamsuddin
• Din Syamsuddin: Ajakan nonton film G30S/PKI wajar dan penting
• [Foto] Suasana saat penyidik KPK menggeledah rumah dinas Eddy Rumpoko