Sutiaji Usulkan Terminal Kargo, Transportasi Massal Hingga Pengelolaan Sampah

Usulan ini diutarakan Sutiaji dalam dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur, Rabu (18/9) .

Walikota Malang, Sutiaji melontarkan sejumlah gagasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Prioritas Pembangunan Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ide yang dilontarkan di antaranya pembangunan pengembangan, moda transportasi massal, terminal kargo dan pengelolaan sampah terpadu antar wilayah.

"Ini tidak semata bicara bagaimana mengurai kemacetan, tetapi kami 3 (tiga) Kepala Daerah Malang Raya memiliki komitmen sama akan arti pentingnya koneksivitas antar daerah, termasuk dalam bidang pariwisata. Kita bersifat saling melengkapi," kata Sutiaji dalam Rapat Koordinasi di Gedung Grahadi Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/9).

Pengembangan moda transportasi massal dan keberadaan terminal kargo sebagai solusi manajemen lalu lintas dan transportasi di Malang Raya. Gagasan tersebut akan mendukung terwujudnya harapan Gubernur Khofifah, agar para wisatawan dapat tinggal lebih lama di Jawa Timur termasuk di kawasan Malang Raya.

Apabila terbangun integritas dan konektivitas yang terpadu di bidang moda transportasi beserta sarana penunjangnya maka wisatawan otomatis akan menikmati kenyaman di kawasan wisata di Jawa Timur.

"Para pelancong harus dimudahkan dari satu titik ke titik yang lain, tidak juga dibayangi oleh gambaran kemacetan. Faktualnya, kita masih menghadapi problema tersebut," tegasnya.

Salah satu penyumbang kemacetan, kata Sutiaji adalah keberadaan jalan nasional yang melintasi wilayah kota. Sehingga truk tronton dan kendaraan berat masuk bercampur dengan mobilitas kendaraan dalam kota.

"Ini harus diurai dan seyogyanya terfilter. Karenanya kami usulkan pentingnya keberadaan terminal kargo, sehingga kendaraan berat atau besar tidak masuk ke dalam kota," usul Sutiaji.

Selain terminal kargo juga dianggap perlu, tentang pembangunan jalan lingkar (ring road) yang menghubungkan antar daerah. Sehingga memang diperlukan peran Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mewujudkannya.

Sementara terkait pengelolaan sampah, Sutiaji juga menyampaikan terkait bahwa daerah-daerah yang berhimpitan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apalagi PP No 28 tahun 2018 menekankan pentingnya kerjasama antar Daerah, dan menurutnya berjalan belum maksimal.

Volume sampah kota Malang per hari mencapai 600 ton dan itu bisa terus bertambah, sementara luas lahan TPA terbatas. Sehingga memang perlu bekerjasama dengan Kabupaten Malang.

"Meskipun kita juga terus melakukan langkah upaya, seperti yang terbaru mengkaji penawaran dari Belanda melalui Kementerian Kemaritiman, tentang teknologi menyusutkan sampah dengan bio teknologi," katanya.

Sementara Gubernur Khofifah di hadapan Kepala Daerah Se-Jawa Timur menyampaikan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius kepada Jawa Timur guna percepatan pembangunan infrastruktur dan manufaktur.

"Perintah Presiden jelas dan tegas, dan dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti lewat Rakor Teknis Terbatas khusus dengan Pemprov Jatim dan Kementerian teknis, dengan titik poinnya percepatan pembangunan infrastruktur dan manufaktur," tutur Khofifah.

Khofifah menekankan upaya akselerasi percepatan pembangunan dan pentingnya Kepala Daerah melakukan pendekatan kewilayahan. Sehingga pembangunan kawasan dapat terintegrasi dan saling mendukung.

"Yang dapat saya contohkan dan saya cermati, seperti konsep Malang Raya. Itu bagus dan perlu dikembangkan di daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Gubernur juga menegaskan beberapa program prioritas Jawa Timur di antaranya penguatan Gerbang Kertasusilo (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), BTS (Bromo-Tengger-Semeru) termasuk Malang Raya, Selingkar Wilis (Matraman), kawasan Madura, dan juga wilayah timur Jawa Timur.

"Kita juga diminta untuk mengkaji sekaligus usulan atas pengembangan transportasi massal. Salah satunya Sky Train atau LRT. Tujuannya wisatawan lebih nyaman dan lebih muda menjangkau semua titik wisata Jatim yang terintegrasi. Sehingga bisa longstay. Masak selama ini di Jatim cuma 1-2 hari dan 10 hari ada di Bali," singgung Khofifah.

Pemprov Jawa Timur selanjutnya akan segera mengeluarkan bluebook sebagai pedoman pembangunan terintegrasi.

(ZM) Laporan: Darmadi Sasongko