Separuh target pajak Kota Malang sudah terpenuhi di pertengahan tahun

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak tahun ini sebesar Rp 315 Miliar sudah tercapai rata-rata di atas 50 persen.

Merdeka.com, Malang - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak tahun ini sebesar Rp 315 Miliar. Kini sudah tercapai rata-rata di atas 50 persen.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan, optimis target tersebut dapat tercapai saat tutup buku 2017. Apalagi selama empat tahun terakhir, pihaknya selalu memenuhi target, bahkan melampauinya.

"Bahkan bisa saja sebelum akhir tahun sudah melampaui target," kata Ade optimis, Selasa (4/7).

Tetapi pihaknya tidak mau lengah, karena masih harus bekerja keras untuk mengejar sisa yang harus dituntaskan. Ade mengaku masih harus menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta memetakan potensi yang masih bisa terus digali.

"Berbagai inovasi akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti," katanya.

Ade tidak lupa mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Kota Malang dalam untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Data BP2D menunjukkan, hingga pertengahan Juni 2017 dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp 30,68 Miliar sudah menyetorkan senilai Rp 18,49 Miliar. Artinya, prosentase capaian dari target telah mencapai 60,29%.

Dari jumlah itu, kelompok hotel dengan klasifikasi bintang 4 menyumbang pendapatan terbanyak senilai Rp 8,6 Miliar. Sedang dari Pajak Restoran yang ditargetkan Rp 38,47 Miliar telah menyetorkan Rp 24,92 Miliar alias 64,78% dari target.

Sektor Pajak Air Tanah dengan target Rp 600 juta sudah masuk menyetorkan penerimaan Rp 376 juta atau pencapaian 62,79%. Sedangkan sektor Pajak Hiburan yang memiliki target Rp 6,04 Miliar, sampai pertengahan Juni telah menyentuh angka Rp3,82 Miliar atau 63,27%.

Penerimaan terbesar diperoleh dari usaha film, bioskop dan VCD yang menyumbang setoran Rp 1,7 Miliar. Sedang untuk Pajak Reklame telah menyumbang pemasukan senilai Rp 11,54 Miliar. Artinya dari target sebesar Rp 19,17 Miliar untuk tahun ini, telah tercapai 60,22%.

Kemudian dari Pajak Penerangan Jalan yang ditarget Rp 45,6 Miliar, sudah masuk penerimaan sebesar Rp 25,76 Miliar alias 56,5% capaian dari target.

Hasil signifikan juga terlihat dari sektor Pajak Parkir yang ditarget Rp 4 Miliar, sampai pertengahan tahun ini sudah setoe Rp 2,58 Miliar atau 64,48%. Sedang dari Pajak Air Tanah dengan target Rp 600 juta, penerimaan sudah menapak nominal Rp 376 juta atau capaian 62,79%.

Penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai pertengahan Juni juga mencapai 50,85% atau Rp 57,74 Miliar dari nilai target sebesar Rp 113,5 Miliar.

Menilik tren tahun sebelumnya, setoran PAD dari sektor BPHTB masih mungkin meningkat, karena kecenderungan Wajib Pajak bertransaksi pada masa triwulan terakhir.

Sementara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang masa jatuh tempo pada 31 Juli, penerimaannya sudah mencapai Rp 26,23 Miliar. Target sebesar Rp 56,86 Miliar yang dibebankan sudah tercapai 46,12%. Jumlah tersebut biasanya langsung meningkat drastis jelang berakhirnya masa jatuh tempo akhir bulan.

Sementara itu, dari penerimaan pendapatan denda yang tercatat sampai pertengahan Juni 2017 sekitar Rp 104 juta. Ditambah penerimaan dari sembilan jenis pajak daerah, sudah masuk Rp 172,7 Miliar.

Jika dihitung dari total target Rp 315 Miliar, berarti kekurangan yang harus dipenuhi tinggal Rp 143,5 Milliar.

Walikota Malang, Moch Anton mengungkapkan, tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berimplikasi positif pada masyarakat sendiri. Karena penerimaan pajak akan bermuara untuk kepentingan masyarakat.

"Nantinya dikembalikan dalam bentuk program-program dan proyek pembangunan untuk memajukan Kota Malang serta demi kemakmuran masyarakat Bhumi Arema dan menunjang program mewujudkan Kota Malang Bermartabat," paparnya.

Abah Anton, sapaan akrabnya, mengatakan semua program dan pembangunan demi sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kemakmuran warganya.

"Jadi infrastruktur jalan, jembatan, drainase sampai ke pembangunan taman-taman kota bahkan sektor pendidikan dan bantuan sosial itu dibiayai dari uang pajak yang dibayarkan masyarakat," tegasnya.