Presiden Jokowi tutup Rakernas Apeksi di Malang

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang.

Merdeka.com, Malang - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah persiapan sedang dilakukan untuk acara penutupan yang berlangsung di Hotel Savana, Jalan Letnan Sutoyo.

"Insya Allah Presiden Jokowi akan bergabung dalam kegiatan Apeksi," kata Ketua Dewan Apeksi, Airin Rachmi Diany di Hotel Savana, Kota Malang, Kamis (20/7).

Berdasarkan jadwal yang beredar, Presiden akan take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 13.00 Wib menuju Lanud Abdulrachman Saleh Malang. Acara penutupan dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 Wib.

Saat ini sejumlah persiapan sedang dilakukan dengan penjagaan super ketat aparat keamanan. Sejumlah petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sedang berjaga untuk proses gladi resik.

Seluruh tamu menjalani pemeriksaan sesuai dengan standard Paspampres. Dua buah pintu detektor terpasang di dua tempat yang wajib dilalui oleh para pengunjung.

Wali Kota Malang, H. Mochammad Anton sebelumnya menyampaikan rencana Presiden akan akan membuka Rakernas Apeksi. Namun

saat pembukaan diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Rabu (19/7).

"Jadwalnya pembukaan oleh Presiden yang datang," katanya.

Gelaran Apeksi dihadiri oleh 98 Wali Kota seluruh Indonesia. Rakernas membahas dua topik besar yakni manajemen pembangunan ekonomi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta.

"Termasuk di dalam Rakernas Apeksi ini kita akan bahas bagaimana aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Airin.

Airin yang juga Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu menambahkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, Walikota dan organisasi perangkat daerah sangat khawatir akan kesalahan administrasi yang berujung pada kasus hukum.

"Karena itu perlu pemahaman bersama tentang Undng-Undang Aparatur Sipil Negara, UU Pemda dan aturan tentang Administrasi Keuangan agar kita memiliki landasan hukum," tukasnya.