Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kunjungi Wisata Boon Pring Andeman

Meresmikan BUMDesa dan Embung, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi kunjungi Wisata Boon Pring Andeman di desa Sanankerto, Turen.

Merdeka.com, Malang - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putra Sandjaya berkunjung ke Wisata Alaam Boon Pring Andeman di desa Sanankerto, kecamatan Turen, kabupaten Malang, Senin (27/3) sore. Kunjungan tersebut sekaligus untuk meresmikan BUMDesa dan Embung dalam rangka menjalankan program kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membangun desa.

Sanankerto dan empat desa lain di kabupaten Malang memperoleh Bantuan Penguatan Pengembangan BUMDesa sebesar Rp 50 juta. Sebut saja, desa Gedogwetan, Ngroto, Codo, dan Sukowilangun. BUMDesa sendiri hadir dengan harapan membangun desa dan mensejahterakan warga. Hal ini tak lepas dari tekad Pemerintah Pusat dengan prinsip dana desa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Eko berharap, tidak ada lagi warga miskin di desa Sanankerto. Presiden Jokowi, kata Eko, memiliki perhatian besar pada masyarakat desa dan berkomitmen membangun Indonesia dari desa. Sejak tahun 2015, pemberian Dana Desa terus meningkat untuk menunjang pembangunan desa.

Eko memaparkan, Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 20,8 Triliun, dengan pembagian Rp 300 juta per desa. Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,98 Triliun dengan pembagian Rp 700 juta per desa. Tahun ini, meningkat lagi menjadi Rp 60 Triliun dengan pembagian Rp 800 juta per desa.

"Tahun depan rencananya juga naik menjadi Rp 120 Triliun : Rp 1,6-1,8 Miliar per desa. Harapannya, hasilnya pembangunan bisa maksimal," tutur Eko.

Dana Desa, papar Eko, telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, PAUD, MCK dan Polindes. Tercatat dalam sejarah, dari dana tersebut, desa di Indonesia sudah mampu membangun 60 ribu km jalan, 40 ribu unit irigasi, 35 ribu unit MCK, 15 ribu PAUD dan Polindes. Dana Desa ini diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa.

Eko menjelaskan, sebuah desa bisa menerima Dana Desa dan akan ditambah jumlahnya, jika Kepala Desa bisa melaksanakan program tetap pemerintah pusat, transparansi dari desa, menentukan fokus unggulannya, dan membentuk BUMDes.

"Karena pemerintah akan menentukan mitra BUMDes yang akan menyalurkan seluruh hibah dari pemerintah," jelasnya.

Terkait Sanankerto, Eko memuji sarana pariwisata yang terdapat di desa tersebut. Eko menyarankan, Sanankerto menambahkan fasilitas berupa home stay sebagai penunjang pariwisata. Hanya saja, ia tidak menyarankan pembangunan sarana tersebut menggunakan dana dari KUR.

"Jangan pakai dana dari KUR, turisnya belum datang, utangnya sudah bertambah. Kalau sudah ada home stay, misal desa ini membuat fun bike sehingga akan datang banyak orang ke tempat ini, dan pemerintah pusat pasti akan membantu. Untuk pertaniannya, pemerintah akan kasih bibit secara gratis," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Abdul Malik menjelaskan, Kabupaten Malang kini baru memiliki 53 BUMDesa dari 578 desa yang tersebar di 33 kecamatan. Sedangkan, terdapat 39 embung yang diantaranya 22 embung berfungsi dengan baik, 6 embung tidak berfungsi sama sekali dan 11 embung dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Untuk BUMDes, kata Abdul Malik, diarahkan sebagai berdayaguna, semakin mandiri serta merata jumlah dan pesebarannya. Sudah banyak desa wisata terutama di daerah Poncokusumo dan Pujon, salah satunya di Pujon Kidul yang disponsori BNI yang kerjasama dengan desa dengan membentuk cafe sawah. Ia berharap, ada pihak selain BNI atau Kementrian Desa bisa mendorong perbankan lain untuk membantu menstimulus perekonomian di desa-desa ini.

"Program pemerintah pusat sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Malang yang punya strategi pokok yakni bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalisasi pariwisata dan peningkatan lingkungan hidup," pungkasnya.