Menhub akui transportasi massal dan pelayaran rakyat belum optimal

Transportasi massal dan pelayaran rakyat didorong melahirkan inisiasi dan menjadi perhatian utama bagi Kementerian Perhubungan.

Merdeka.com, Malang - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku telah menjalankan amanat Presiden Joko Widodo selama duduk dalam kabinet. Tetapi diakui, masih banyak yang masih harus diperbaiki. Khususnya terkait pelayaran rakyat dan transportasi massal.

"Apa yang diamanatkan sudah kita jalankan dengan baik, tapi pasti masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama pelayaran rakyat dan transportasi massal. Itu menjadi satu pekerjaan rumah," kata Budi, di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu (15/10).

Karena itu, kata Budi, transportasi massal dan pelayaran rakyat didorong melahirkan inisiasi dan menjadi perhatian utama bagi Kementerian Perhubungan. Sejumlah langkah dilakukan dalam mendukung langkah tersebut.

"Angkutan massal di Jakarta. Saya akan memastikan bahwa MRT itu akan selesai (Jakarta) Selatan-Utara, Timur-Barat itu 2024. Saya sudah diskusi dengan DKI, itu harus. LRT sekarang kita sudah buat, kita akan menawarkan ke swasta untuk diinisiasi," ujar Budi.

Budi mengatakan, angkutan kereta listrik sekarang ini kapasitasnya mencapai 1,2 juta. Sementara masa depan akan naik menjadi 3-4 juta, sehingga mayoritas masyarakat menggunakan transportasi massal.

"Nah kalau itu terjadi kemacetan itu akan berkurang, polusi berkurang, dan efisien. Jakarta menjadi model, tapi saya katakan tidak hanya Jakarta saja, kota-kota besar dengan LRT dan lain sebagainya," kata dia.

Sementara terkait angkutan laut, Budi mendorong perguruan tinggi memiliki prodi transportasi. Sehingga nantinya bisa menuntun angkutan pelayaran laut di sekitarnya. Selain bisa mengembangkan seperti produksi kapal, vokasi yang akan melahirkan tenaga terampil.

Budi terus melakukan upaya-upaya pengembangan seputar pelayaran rakyat, selain juga seputar angkutan perintis dan tol laut. "Ini setiap hari selalu saya otak-atik dengan universitas, bagaimana itu menjadi lebih efisien," kata dia.

Budi juga mengatakan, Kemenhub memiliki dana sekitar Rp 2 triliun untuk subsidi transportasi secara menyeluruh, dan 20 persennya merupakan alokasi untuk pelayaran rakyat.

"Memang itu bukan angkutan rakyat saja, tapi juga angkutan dari kota besar ke kota besar. Pelayaran rakyat ada mungkin 20 persen dari jumlah itu," ujar dia.

Karena itu, Kemenhub berinisiasi membuat model pelayaran rakyat di Toba sama Selayar. Berdasarkan kriteria tertentu, pelayaran rakyat yang diangga[ ironis dipilih dan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, termasuk nantinya juga kawasan Kali Adem Jakarta.

"Bagaimana pelayaran rakyat ini kita subsidi dari bagian kita menginvestasi kapal, kita subsidikan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau di Toba dan Selayar berhasil model ini bisa diaplikasikan di tempat-tempat yang lain," kata dia.