Merdeka.com, Malang - Wali Kota Malang (Plt) Sutiaji selama tujuh jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Bhayangkari Polres Kota Malang.

"Banyak mas (diperiksa untuk) 22 orang, dikelompokkan jadi 5 berkas. Sama persis dengan yang kemarin cuma jumlahnya banyak, harus banyak yang ditandatangani," katanya usai menjalani pemeriksaan di Polres Malang Kota, Jumat (31/8) malam.

Memang 22 orang itu belum ada keterangan sebagai tersangka, kecuali beberapa orang. Para anggota DPRD tersebut akan dipanggil ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan.

Sutiaji juga menyinggung tentang curhatnya ke penyidik lantaran anggota DPRD yang akan diangkut keseluruhan jika keseluruhan menjalani proses hukum. Pemerintahannya akan pincang, bahkan terjadi kelumpuhan.

"Saya nyinggung gini di luar pemeriksaan. Ini nanti ceritanya kota Malang gimana, Kalau sudah tidak ada DPR-nya. Saya kan wajar bertanya, karena yang jabat Plt kan saya," ujarnya.

"Ke depan ini saya dilantik, terus kerjanya model seperti apa? Sudah nggak ada orang, berarti APBD-nya 2018, berarti banyak hal yang harus kita pikirkan," kata Sutiaji yang akan dilantik 20 September nanti.

Saat dicurhati seperti itu, KPK hanya bisa mendengarkan, karena memang kapasitasnya hanya di penyidikan. Ia disarankan untuk konsultasi dengan Kemendagri.

"Sarannya diminta koordinasi dengan Depdagri," tegasnya.

Kata Sutiaji, yang pembahasan sidang-sidang saat ini saja sudah melalui proses panjang dengan sekian toleransi. Karena memang yang bisa bersidang hanya 25 anggota.

"Namanya undang-undang itu tidak diskresi hukum," tegasnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Sutiaji langsung mengajak pertemuan Sekda dan beberapa pejabat lain. Pihaknya mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi.

"Ini mau ketemu pak Sekda, pokoknya sebelum anggota DPRD diperiksa di Jakarta (sudah dibahas), bagaimana kalau tidak kembali," pungkasnya.

PILIHAN EDITOR

• KPK periksa Sekda Kota Malang terkait kasus suap APBD
• KPK geledah rumah anggota DPRD Kota Malang
• 18 Anggota DPRD Kota Malang mulai jalani sidang perdana
• Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton divonis dua tahun penjara
• Abah Anton mendapat tuntutan tiga tahun penjara dari Pengadilan Tipikor
• Kasus suap 18 anggota DPRD Kota Malang dilimpahkan ke pengadilan
• Tinggal di balik jeruji besi, 17 anggota DPRD Malang masih terima gaji