Muhadjir: Kami memilih Kota Malang sebagai salah satu kota proyek percontohan, karena Kota Malang dinamis dalam menerima reformasi pendidikan.
Merdeka.com, Malang - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi menyampaikan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menerapkan uji coba rapor ganda di sejumlah daerah yang dinilai dinamis mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Ada beberapa daerah yang menjadi proyek percontohan, termasuk kota Malang.
"Kami memilih Kota Malang sebagai salah satu kota proyek percontohan, karena Kota Malang paling dinamis dalam menerima reformasi pendidikan. Saya yakin Malang sangat siap untuk melakukan uji coba rapor ganda," papar Muhadjir, usai mengikuti Lokakarya Nasional Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) di Malang, Jumat (6/10), dilansir Antara.
Rapor ganda yang bakal diujicobakan itu, kata Muhadjir, pada tahap awal akan membidik siswa SD dan mulai direalisasikan tahun ini. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA/SMK akan menyusul kemudian.
Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, bentuk rapor tersebut nantinya akan disederhanakan. Selanjutnya, ada form baru untuk mengisi beberapa item penting, seperti rekam perkembangan dan kepribadian siswa.
"Rapor ganda ini lebih banyak mengarah dan menyentuh masalah budi pekerti, capaian ekstrakurikuler dan lainnya," jelasnya.
Untuk jenjang SMP, lanjutnya, juga pada kepribadian. Sedangkan untuk SMA/SMK lebih banyak bersentuhan dengan bobot kompetensi.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengemukakan, rapor itu nanti adalah rapor akademik dan nonakademik. Rapor ganda ini, nantinya bisa menjadi portofolio siswa, sekaligus menjembatani komunikasi antara sekolah dengan siswa. Sebab, banyak sekolah yang tidak tahu kegiatan siswanya.
Uji coba rapor akademik dan rapor kepribadian ini, kata Muhadjir, bisa mencatat semua kegiatan siswa secara rinci. Contohnya, anak yang tidak pernah ke gereja dengan anak yang sering ke gereja, tentu beda. Demikian juga dengan siswa yang rajin dalam kegiatan lainnya dengan siswa yang "diam".
Sementara itu, dalam lokakarya MNPK nasional tersebut, Muhadjir mengatakan pemerintah akan merevisi program Guru Garis Depan (GGD) yang selama ini diterapkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). "Revisi ini kami lakukan karena sejumlah daerah yang menjadi target program GGD menolak adanya guru yang dikirim dari luar wilayahnya," ujarnya.
Guru untuk GGD, kata Muhadjir, selama ini adalah para sarjana garis depan. Program GGD merupakan satu di antara empat program pemerataan pendidikan yang dilaksanakan Kemendikbud. Pengiriman GGD ke daerah 3T Indonesia sebagai upaya pemerataan distribusi guru, terutama di daerah terpencil dan pinggiran.