Merdeka.com, Malang - Dua strategi disiapkan oleh Partai Golkar guna menghadapi krisis kepercayaan yang terus menurun. Strategi tersebut adalah mengangkat pelaksana tugas (Plt) atau memfungsikan struktur yakni menugaskan ketua harian.

"Tetapi seandainya Setya Novanto menyatakan, 'Saya siap kok, sudah sehat, saya akan keliling Indonesia untuk melakukan konsolidasi' maka harus jalan terus," kata Ridwan Hisjam, Wakil Bendahara DPP Golkar di Malang, Selasa (3/10). 

Hisjam mengatakan, partainya sudah melakukan pengkajian melalui Organisasi Bidang Strategi (Orbit Strategi). Hasilnya juga sudah disampaikan dalam rapat pengurus harian, yang merekomendasikan untuk dilaksanakan rapat pleno DPP Golkar.

"Pleno sebenarnya Kamis lalu, tetapi ternyata dibatalkan. Karena kemarin Pak Setya Novanto di rumah sakit. Alhamdulillah, Pak Setya Novanto sudah pulang dari rumah sakit dan kita harapkan keadaannya sehat wal afiat, dapat memimpin rapat DPP dalam waktu dekat. Agar apa yang dihasilkan oleh Orbit Pengkajian dapat kita bahas," jelasnya.

Rekomendasi Orbid Pengkajian menyatakan, bahwa Partai Golkar mengalami penurunan elektabilitas. Kajian tersebut dibuktikan dengan hasil-hasil survei lembaga independen. Hampir semua lembaga survei menyatakan elektabilitas Partai Golkar turun. Angka penurunannya sudah cukup besar yakni sekitar 50 persen dari Pemilu Legislatif (Pileg) lalu. 

Penyebab penurunannya di antaranya akibat konsolidasi organisasi yang belum selesai, dualisme masa kesimpulan Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono yang cukup panjang. Penyebab lainnya karena kasus E-KTP yang menyeret Ketua DPR dan anggota lainnya, serta sikap Partai Golkar yang turut menggalang pansus KPK. 

Pansus KPK sendiri, kata Hisjam, bukan hendak membubarkan KPK tetapi untuk meluruskannya. Karena merasa melihat fenomenanya yang mengarah menjadi lembaga superbody.

DPR melakukan kajian, tetapi momennya kurang pas karena kasus tersebut melibatkan Ketua DPR dan beberapa anggota DPR lain. Opini masyarakat pun mengarah pada upaya melemahkan KPK yang otomatis partai pendukung, termasuk Golkar terkena getahnya.

"Nanti bagaimana DPP Golkar menyikapi ini, kemungkinan dalam minggu ini akan digelar pleno," katanya. 

Hisjam juga mengatakan, rekomendasi tersebut dibuat saat Setya Novanto sakit. Sehingga pertimbangannya masalah koordinasi, konsolidasi dan lain-lain yang tidak berjalan. 

"Maka perlu ditunjuk pelaksana tugas dan itu normatif, kalau ketua umum berhalangan memang harus ditunjuk pelaksana tugas (plt). Bisa juga Ketua umum menyerahkan kepada Ketua Harian," katanya. 

Cuma untuk solusi penyerahan tugas pada Ketua Harian, kemungkinan menjadi dipertimbangkan dengan status Nurdin Halid yang menjabat sebagai Ketua DPD Sulawesi Selatan. Apalagi Nurdin juga sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur.

"Bagaimana membagi waktunya, apa efektif? Kalau mengurusi partai, Pilgubnya bagaimana di sana? Kan persaingan Pilgubnya juga cukup ketat," katanya. 

Namun di luar penunjukan pelaksana tugas dan penyerahan pada Ketua Harian, langkah lain adalah Munaslub. Keputusan terakhir bisa terjadi jika 2/3 DPD Propinsi mengajukan masi tidak percaya dan menggelar Munaslub.

PILIHAN EDITOR

• Meski dukung Khofifah, Golkar tak tutup pintu untuk Gus Ipul
• NasDem siapkan Hasan Aminuddin sebagai wakil Khofifah di Pilgub Jatim
• Calon independen Pilkada Kota Malang harus kantongi minimal 45.884 dukungan
• Sekjen PDIP tegaskan usulan pembekuan KPK bukan rekomendasi partai
• Pilwalkot Malang, PDIP mencari orang baik yang didukung NU