Merdeka.com, Malang - Wali Kota Malang, Moch Anton menghadiri Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (14/12). Mengusung tajuk 'Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif' itu digelar untuk memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik. Acara tersebut diresmikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang didampingi Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Menteri PPN/Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, APLF 2017 membuka kesempatan bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah. Yakni, dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Bambang menyakini, langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. "Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan negara-negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing-masing," ujar Bambang.

Penyelenggaraan APLF 2017, lanjut Bambang, meneguhkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan pemerintahan secara terbuka. mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menginisiasi lahirnya Open Government Partnertship (OGP) pada tahun 2011 silam.

Indonesia sendiri telah memiliki Open Government Indonesia (OGI). Yakni, sebuah inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik dengan merangkum empat pilar utama keterbukaan. Empat pilar keterbukaan tersebut antara lain, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Kata Bambang, OGI telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, Saluran Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, Portal Satu Data (data.go.id), penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik,inisiatif satu peta, dan data spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.

Wali Kota Malang hadiri APFL di Jakarta
© 2017 merdeka.com/Humas Pemkot Malang

Sementara itu, Wali Kota Malang, Moch Anton menuturkan, Kota Malang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan selalu mendukung kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya dengan menerapkan e-goverment secara bertahap di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

"Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan e-government secara bertahap di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mendorong terwujudnya Open Government di Kota Malang," tegasnya.

PILIHAN EDITOR

• Kota Malang jadi Kota Peduli HAM, ini kata Abah Anton
• Wali Kota dan Bupati Malang raih Wali Kota/Bupati Entrepreneur Award 2017
• Berharap partisipasi maksimal lewat sosialisasi Regulasi Pilkada
• Kota Malang raih Swasti Saba Wistara dan Nata Mukti sekaligus
• Layanan Masyarakat harus cepat, Ketua RT dan RW ujung tombaknya