Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin optimis pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan berjalan aman sesuai tahapan.
Merdeka.com, Malang - Polri optimis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 akan berjalan secara kondusif. Isu-isu sensitif berbau Sara yang berpotensi mengganggu ketertiban pesta demokrasi berusaha ditekan dan diminimalisir.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin optimis pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan berjalan aman sesuai tahapan. Pihaknya pun terus menjalin sinergitas dengan berbagai pihak demi menciptakan suasana kondusif.
"Stakeholders kami rangkul mulai TNI, KPU, Bawaslu dan tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak bekerja sama. Jawa Timur tidak ada sara," katanya di sela Operasi Pembinaan bersama TNI di Kota Batu, Rabu (23/8).
Namun, dia mengakui, beberapa daerah seperti tapal kuda dan Madura, butuh kewaspadaan lebih. Beberapa tempat di daerah tersebut masih rentan terjadinya konflik, seperti dicontohkan secara sederhana munculnya perkelahian antar pendukung pilkades.
Karena itu persiapan jauh-jauh hari sudah mulai dilakukan. Masing-masing stakeholders harus turut serta berkontribusi dalam peningkatan keamanan.
Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko akan mengerahkan sekitar 5.000 prajurit guna mengoptimalkan pengamanan pelaksanaan Pilgub Jawa Timur. Sinergitas antara TNI dan Polri serta didukung stakeholders lain optimis akan mewujudkan keamanan seperti yang diharapkan masyarakat.
"Kami siap back-up Polri," tegas Kustanto dalam Operasi pembinaan bertajuk Anev Gangguan Kamtibmas dan Penanganan Terorisme serta Konflik Sosial di Golden Tulip Holland Resort Kota Batu, Rabu (23/8) .
Kustanto mengaku telah mempersiapkan sosialisasi yang bersifat pemberdayaan agar masyarakat lebih matang dan dewasa dalam memilih calon kepala daerah.
Pemilihan Gubernur Jawa Timur akan berlangsung 2018, bersamaan Pilkada Walikota dan Kabupaten di beberapa daerah di Jawa Timur. Hingga saat ini, suasana masih kondusif dan tidak ditemukan adanya indikasi yang mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.