Merdeka.com, Malang - Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang Raya melakukan aksi lempar koin recehan untuk Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jumat (13/1). Aksi tersebut sebagai bentuk simbol bahwa rakyat melarat karena diperas lewat kebijakan.

HMI menyebut harga sembako semakin melambung, disusul tarif dasar listrik yang mencekik rakyat. Masyarakat akan dilumpuhkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Marilah kita sumbangkan uang recehan untuk Jokowi, biar tahu bahwa rakyat semakin miskin," kata Aharis Nagara, koordinator aksi saat orasi di Halaman Balai Kota Malang, Jumat (13/1).

Saat itu pula uang recehan berterbangan ke depan para demonstran. Beberapa uang koin menggelinding ke sana-sini. Mungkin karena aksi bersifat spontan, tidak banyak uang yang terkumpul.

"Inilah perhatian kita kepada masyarakat. Bahwa pemerintah telah dholim terhadap rakyatnya," tegas orator yang lain.

Massa juga sempat terlibat aksi dorong saat berniat masuk ke Gedung DPRD Kota Malang, tetapi tidak lama bisa ditenangkan. Mereka pun kembali melanjutkan orasi-orasinya dan aksi teatrikal.

Aksi teatrikal tersebut menggambarkan rakyat jelata di antaranya para petani, buruh dan mahasiswa yang terikat tangan-tangan mereka. Mereka membawa beban mahalnya harga BBM, listrik dan aneka kebutuhan pokok.

Mereka dihajar oleh penguasa, kaum pemodal dan politisi busuk yang mengambil untung. Teatrikal mereka diakhiri saat dengan bersatunya mahasiswa dan rakyat untuk melawat kebijakan pemerintah.

"Maka kami akan bersatu dengan kekuatan-kekuatan rakyat," kata salah seorang pemeran yang mewakili rakyat tertindas.

Saat perwakilan anggota DPRD Kota Malang muncul, kembali terjadi kericuhan. Massa juga terlihat beberapa kali melemparkan uang recehan kepada mereka. Massa menolak ditemui oleh dua anggota dewan sebagai perwakilan, kendati diterangkan tengah berlangsung rapat.

Selanjutnya terjadi negosisasi, hingga akhirnya setiap fraksi diwakili oleh satu orang anggota DPRD. Masing-masing pun diminta menyampaikan sikap mereka atas tuntutan para demonstran.

Aksi saling dorong pun terjadi saat para mahasiswa meminta seluruh peserta aksi masuk ke gedung dewan. Sementara pihak DPRD meminta lima orang perwakilan. Setelah diperoleh kesepakatan, massa aksi diterima secara perwakilan, sebanyak lima orang untuk menyampaikan tuntutannya.

Massa menuntut agar Pemerintah mencabut PP 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, menyangkut SIM, BPKB dan STNK. Mereka juga menolak kenaikan harga BBM dan mekanisme harga yang diserahkan pada pasar.

Selain itu juga menolak kenaikan tarif dasar listrik dan pencabutan subsidi pada golongan rumah tangga 900 VA. Rakyat masih banyak warga yang membutuhkan subsidi listrik.

Aksi berakhir dengan damai sekitar pukul 17.00 WIB bersamaan hujan mengguyur. Sebagian massa memilih pulang dengan berjalan kaki, sementara lainnya diangkut dengan truck.

Sebelumnya di tempat yang sama juga digelar aksi oleh massa yang menamakan diri Massa aksi Aliansi Pemuda Malang Bersatu (APM). Massa juga melakukan aksi serupa mendesak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengambil tindakan atas kenaikan harga aneka barang dan kebutuhan pokok.

Sejumlah kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Rakyat semakin tercekik dengan kenaikan-kenaikan aneka tarif oleh kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

PILIHAN EDITOR

• Mahasiswa di Malang demo kenaikan harga: Jokowi-JK tidak pro rakyat!
• Galakkan razia anak sekolah, Satpol PP kota Malang jaring 26 siswa
• Harga cabai selangit, industri sambal rumahan terancam gulung tikar
• Panwas duga ada pelanggaran kampanye saat pentas budaya di Batu
• Aplikasi eror, kantor GO-JEK cabang Kota Malang digeruduk pengemudi
• Anggota dewan di Kota Batu tewas gantung diri