Ketua MPR minta pemerintah ajak ormas Islam bahas dana haji
Ketua MPR RI menyarankan pemerintah untuk berkonsultasi dengan ormas Islam, terkait penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur.
Zulkifli Hasan. ©2017 Merdeka.com
Editor : Siti Rutmawati | Contributor : Darmadi Sasongko | Sabtu, 29 Juli 2017 15:10
Merdeka.com, Malang - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah untuk berkonsultasi dengan ormas Islam seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur.
Zulkifli mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan agar rencana tersebut tidak menjadi polemik di masyarakat.
"Saya kira karena itu dana umat bicaralah pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Nahdatul Ulama (NU) Muhammadiyah," katanya di Malang, Jumat (28/7).
Zulkifli mengaku belum memberikan sikap terkait wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Namun, kata Zulkifli, sebaiknya pemerintah membicarakan rencana ini kepada semua pihak terkait.
"Makanya diajak bicara saya bilang tadi," pungkasnya.
Pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Mendengar adanya wacana tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto menilai, penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat.
"Ini pemerintah harus pertimbangkan masak-masak. Ini tidak tepat. Penggunaan dana haji itu difokuskan ke kegiatan keagamaan. Misalnya fasilitas-fasilitas maktab dan tenda disanakan (Mekkah) harus perlu diperbaiki," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/7).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya dana haji itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Seperti pembangunan hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah.
"Jadi, lebih bagus meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Kalau punya hotel yang dekat dengan Ka'bah, nikmatnya. Sehingga hal-hal itu harus dilaksanakan. Kita harus bangun infrastruktur, tapi tidak harus pake dana kita sendiri, bisa dana BUMN, swasta, kerjasama Indonesia dan swasta dan asing, sesuai koridor," ucapnya.
SEBELUMNYA
