Merdeka.com, Malang - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang menggelar kegiatan Diseminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Rabu (5/10). Kegiatan ini diperuntukkan bagi kepala SKPD, pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Berlokasi di Hotel Aria Gajayana Malang, kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Walikota Malang, H. Mochammad Anton. Rencananya, kegiatan ini akan digelar selama 3 hari dengan narasumber dari pihak Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Yudhi K. Ismawardi, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, Sapto P. Santoso serta diikuti oleh seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Abah Anton-sapaan akrab H.Mochammad Anton- dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk memfasilitasi SKPD. Terkait dengan penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2015. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Abah Anton juga mengingatkan kembali kepada SKPD tentang pentingnya pemahaman dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD, sebagai entitas akuntansi.

Pada gilirannya, masing-masing SKPD dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD.

"Hal ini sangat penting karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aparatur pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance). Bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam hal yang material, didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan" ujar Abah Anton.

"Semua itu dilakukan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dimana kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)" tambahnya.

Sementara itu, Ir. Syariful Anwar, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II ( Jawa dan Bali ), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri hadir sebagai narasumber.

Syaiful menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD di kabupaten / kota diharapkan dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu bertujuan agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.

"Disamping itu, akan ada sanksi bagi kepala daerah atau DPRD jika pelaksanaan APBD di daerah terlambat dilaksanakan" tegasnya.

PILIHAN EDITOR

• Bekraf fasilitasi pembentukan usaha kerajinan kain perca di Malang
• Walikota Malang dinobatkan sebagai Pendekar Kehormatan IPSI
• Disperindag adakan pelatihan service dan jaringan komputer bagi IKM
• Pemkot Malang sambut positif bedah rumah PT Taspen
• Pemkot Malang serahkan alat mesin pertanian pada 7 kelompok tani
• Parade Muharram diikuti puluhan ribu peserta