Standarisasi jadi strategi Pemkab dorong kualitas industri daerah

Pemkab Malang menggelar seminar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 dan 5R sebagai pendorong daya saing dalam industri global dan pelayanan.

Merdeka.com, Malang - Pemerintah kabupaten Malang menggelar seminar Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) sebagai pendorong daya saing dalam Industri Global dan Penciptaan Layanan Unggul, di Hotel Santika, Rabu (9/11). Kegiatan yang resmi dibuka oleh Wakil Bupati Malang, H.M. Sanusi tersebut dihadiri oleh jajaran kepala SKPD Kabupaten Malang, para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pihak akademisi yang diwakili dari Universitas Brawijaya.

Seminar tersebut bertujuan meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, kepastian usaha, perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya serta negara. Baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sanusi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, adanya seminar tersebut dapat membawa manfaat serta mampu mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM pelaku UKM serta kualitas produk di Kabupaten Malang. Dengan demikian,
ke depannya kabupaten Malang diharapkan mampu mencapai daya saing, peningkatan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan mengikuti seminar ini, merupakan langkah yang ditempuh guna merespon pentingnya standarisasi di Kabupaten Malang, jelas Sanusi.

"Sekaligus juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang yang selama ini senantiasa fokus pada peningkatan daya saing daerah," lanjutnya.

Sanusi berharap, kegiatan ini dapat menjadi faktor pendorong daya saing dalam industri global dan penciptaan layanan unggul kepada para pemangku kepentingan. Termasuk pula konsumen yang merupakan sasaran utama pelaksanaan standarisasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Kerjasama Standarisasi Dalam Negeri Pusat Kerjasama Standarisasi Badan Standardisasi Nasional, R.Iskandar Novianto, mengungkapkan, kegiatan standardisasi di berbagai instansi merupakan simpul-simpul potensi nasional yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan disinergikan. Termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Institusi Pendidikan.

"Pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan," tutur Iskandar.

"Menjamin mutu barang dan jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa Indonesia di pasar global," sambungnya.

Pemerintah Daerah, kata Iskandar, diharapkan dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan kerja, dapat membina standardisasi kepada pelaku usaha di daerahnya dan ikut berperan aktif dalam pengembangan standarisasi di organisasi.

Standardisasi ini, kata Iskandar, diharapkan kepada pemerintah daerah dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan kerja, dapat membina standardisasi kepada pelaku usaha di daerahnya dan ikut berperan aktif dalam pengembangan standardisasi di organisasi.

Sedangkan, pelaku usaha diharapkan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas atau mutu yang memenuhi SNI. Selain itu, diharapkan pula mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu atau minimal menerapkan 5R dan dapat meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan.

Di lain pihak, Perguruan Tinggi pun diharapkan dapat menerapkan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan kampus. Sehingga, hasil penelitian dapat bersinergi dengan program pemerintah dan berperan aktif dalam penerapan SNI.