Malang

Merdeka.com, Malang - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, masalah yang dihadapi daerah-daerah di Indonesia bukan kekurangan guru. Muhadjir menilai, persoalan utama pendidikan di Tanah Air adalah redistribusi guru yang tidak merata.

"Setelah saya pelajari, masalah kekurangan guru yang terjadi di daerah-daerah itu adalah distribusinya. Ada daerah yang jumlah gurunya berlebih dan ada yang masih kekurangan, namun daerah yang berlebih tidak mau gurunya dikurangi. Sebenarnya akar masalahnya ada di distribusi," kata Muhadjir di sela kunjungannya di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, seperti dilansir dari Antara, Minggu (7/8).

Muhadjir mengemukakan, untuk urusan pengangkatan, penggajian dan pemberian tunjangan memang menjadi wewenang pemerintah pusat. Akan tetapi, untuk pengaturan penyebaran guru adalah wewenang masing-masing daerah.

Muhadjir pun mengakui, meski sudah menemukan akar masalahnya, untuk saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat.

"Kita sudah menemukan akar masalahnya dan solusinya masih kami cari sambil dipelajari lebih dalam," ungkapnya.

Sebelumnya, Mendikbud juga mengunjungi Walikota Malang, Moch Anton di rumah dinasnya di Jalan Ijen 2, Kota Malang. Dalam pertemuan itu, Mendikdub menyebutkan, keberadaan guru dengan status kategori 2 (K2) maupun guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT) yang berharap segera diangkat menjadi PNS, memang menjadi hal yang sangat pelik.

"Kondisi ini menjadi pelik karena GTT dan PTT memegang SK penugasan. Ada yang memegang SK dari pemerintah daerah maupun SK kepala sekolah. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada dasar hukum untuk mengangkat mereka menjadi PNS meski telah mengabdi puluhan tahun. Sehingga pemerintah tidak bisa angkat mereka menjadi PNS," tandasnya.