Malang

Merdeka.com, Malang - Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah mengambil sikap berbeda dalam menghadapi aksi massa yang bakal digelar 25 November dan 2 Desember mendatang. Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai aksi tersebut semakin tidak jelas, sehingga warga Muhammadiyah tidak lagi perlu mendukung ikut turun jalan. Busyro mengaku tidak mengetahui aktor, konseptor maupun penyandang dana dalam aksi tersebut

"Agendanya kan nggak jelas. Sesuatu yang tidak jelas, kenapa diikuti," tegas Busyro di Omah Munir, Kota Batu, Selasa (22/11), seperti dilansir dari merdeka.com.

Kata Busyro, aksi 25 November dan 2 Desember berbeda dengan aksi 4 November lalu. Karena itu, Muhammadiyah pun berbeda dalam mengambil sikap.

"Kalau kemarin kan jelas, itu pun Muhammadiyah tidak resmi, bahkan melarang warganya membawa atribut," tegasnya.

Aksi pertama dan kedua menuntut penanganan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Pasca aksi tersebut penegak hukum telah menetapkan Ahok sebagai tersangka. Saat sekarang proses hukumnya sedang berjalan.

Namun demikian, Busyro mengaku tidak dapat melarang warga Muhammadiyah yang tetap datang dalam aksi tersebut. Keputusan yang menyangkut sikap pribadi diserahkan kepada masing-masing.

"Soal warganya ada yang ikut itu tidak bisa dilarang. Sama saja, NU juga ada yang ikut. Tapi agendanya (yang lalu) kan jelas," terang dia.

Busyro juga mengungkapkan, sebatas mendengar adanya isu-isu menyangkut upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pihaknya menilai keluar rel dan melenceng, jika aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo.

Busyro menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Pilkada dalam Genggaman Pemodal bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, serta Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan. Ketiganya juga hadir dalam peresmian Omah Rakyat Batu.