Tim kajian Adaptasi Perubahan Iklim paparkan hasil studi di Malang

Tim studi paparkan hasil kajian Adaptasi Perubahan Iklim, ini tanggapan Rendra Kresna!

Merdeka.com, Malang - Tim FMIPA Institut Pertanian Bogor (ITB) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audiensi dengan Bupati kabupaten Malang, H. Rendra Kresna, Selasa (4/10). Berlokasi di Peringgitan Pendopo Agung kabupaten Malang, Tim FMIPA diwakili oleh Yon Sugiarto dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK diwakili oleh Staf Ahli Kementerian, Ferdinand.

Audiensi ini merupakan salah satu upaya untuk menyusun rencana adaptasi perubahan iklim dan kawasan agropolitan melalui pemanfaatan kajian kerentanan, risiko dan perubahan iklim.

Ferdinand memaparkan studi adaptasi perubahan iklim kabupaten Malang dan kawasan agropolitan bertujuan agar pemerintah daerah sudah memiliki dokumen kajian risiko dan dampak perubahan iklim.

"Jadi yang kita lakukan disini akan menjadi pembelajaran tidak hanya bagi orang di Indonesia tetapi juga untuk orang di negara lain", ungkapnya.

Review kajian di Kabupaten Malang ini juga untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial ekonomi dan tingkat bahaya dan risiko terkait iklim. Proses penyusunan kajiannya berdasar pada Peraturan Menteri KLHK No.33 Tahun 2016 tentang Penyusunan Adaptasi Perubahan Iklim . Pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah sangat direkomendasikan untuk melakukan peraturan tersebut.

Ferdinand menjelaskan, terkait sosial dan ekonomi, kabupaten Malang akan mendapatkan informasi dengan menggunakan data potensi desa 2014 dari BPS. Data ini berfungsi untuk melihat wilayah yang layak untuk diprioritaskan. Dia pun menjelaskan tentang pemetaan bahaya dan risiko yang bisa didapat dari dokumen kajian risiko.

"Bahaya dan risiko terkait perubahan iklim, kita mencoba menyusun pemetaan potensi bahaya di satu wilayah di kabupaten Malang. Spesifik contoh kita melakukan studi di Kecamatan Poncokusumo dimana kami melihat ada kawasan agropolitan yang menarik untuk dijadikan pembelajaran untuk wilayah lain", terang Ferdinand.

"Contohnya kami melihat wilayah kekeringan air terbanyak ada di desa Ngadas, dimana walaupun curah hujannya tinggi tapi potensi kekeringannya tinggi, sehingga tools yang kami kembangkan ini paling tidak bisa mensimulasi apa yang terjadi di wilayah kabupaten Malang atau tingkat kerawanan mana yang harus diperhatikan," jelas ferdinand.

Ferdinand juga berharap bahwa dokumen kajian ini nantinya dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi di kabupaten Malang yang terkait aspek prioritas pembangunan yaitu kemiskinan, pariwisata dan lingkungan. Selain itu juga perlu penerbitan Peraturan Bupati agar dokumen dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

"Dengan dokumen kajian ini juga bisa menambah referensi terkait perubahan iklim di kabupaten Malang. Dan pemetaan tingkat risiko iklim perlu dijadikan pertimbangan dalam partisipasi kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah pengembangan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru," lanjut Ferdinand.

Bupati Malang, H. Rendra Kresna pun sangat mengapresiai hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim dari IPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bupati juga menanggapi bahwa hasil kajian di desa Ngadas tidak sepenuhnya benar karena Desa Ngadas tanahnya memang kering tidak membutuhkan air karena tanahnya untuk bercocok tanam tanaman hortikultura dan jika dibilang kekurangan air bersih di Desa Ngadas memiliki air permukaan yang penuh.

"Saya berharap kajian ini hasilnya harus terintimigrasi, real dan juga dapat dikroscek lagi datanya untuk lebih detail lagi, sehingga hasilnya bisa disinkronkan dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang yang mengarah pada tiga hal yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan pariwisata dan lingkungan hidup", tegas Rendra.