Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa hadir pada rakor dan evaluasi Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan di Malang.
Merdeka.com, Malang - Bertempat di Hotel Horison Ultimate Malang pada Sabtu (11/3) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan yang dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa. Turut hadir mendampingi adalah Wali Kota Malang, H. Mochammad Anton beserta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Sukesi serta Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Sri Wahyuningtyas.
Acara itu diikuti oleh seluruh pendamping Program Kelurga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Abah Anton menyampaikan bahwa Kota Malang telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) sebanyak 18.606, berupa buku tabungan atau kartu dengan nilai Rp110 ribu perbulan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan peserta dari PKH.
"Program ini merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, menggantikan program raskin," jelas Abah Anton.
"Melalui program ini, saya berharap agar dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan semakin mensejahterakan masyarakat di Kota Malang," sambungnya.
Sementara itu, Khofifah menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini dilaksanakan karena di Jawa Timur penyaluran BNPT dirasa cukup signifikan. Disebutkannya bahwa total bantuan sosial berupa PKH, BPNT, serta Rastra di Jawa Timur telah mencapai Rp6,04 triliyun.
"Melalui acara ini, pendamping PKH yang mendampingi penerima bantuan pangan serta TKSK sama-sama kita ajak berkumpul dan di evaluasi; apa saja yg terjadi di lapangan baik suka dan duka serta proses penyiapan infra struktur tambahan" tegasnya.
"Untuk Kota Malang, Pemkot dan BNI menyiapkan semua insfrastruktur yang baru, e-warung di kota Malang dikelola oleh penerima rastra dan PKH," sambungnya.
Khofifah juga berpesan agar e-warung kube PKH bisa dimaksimalkan agar pemberdayaan ekonomi akan berdampingan dengan pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan.
Saat ini SDM yang mengawal sangat cepat beradaptasi, jika menemukan masalah bisa segera mencari solusinya, hal itu karena koordinasi dengan Bulog dan BNI sudah berjalan dengan baik.
"Ada percepatan adaptasi dan penguasaan masalah dari subsidi pangan dari tunai dan non tunai," jelas Khofifah.