Sutiaji minta ulama bantu tingkatkan persatuan dan kesatuan NKRI

Sutiaji berpesan kepada seluruh Ulama dan takmir masjid se-kota Malang agar bisa menjaga persatuan dan Ukhuwah islamiyah dalam sehari-hari.

Merdeka.com, Malang - Meningkatnya gesekan yang dipicu permasalahan SARA di Indonesia membuat peran Ormas keagamaan sangat sentral untuk meredamnya. Hal itu lah yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji dalam acara Silaturahmi Pimpinan MUI Kota Malang dengan Takmir Masjid dan Ormas Islam se Kota Malang di Gedung Kartini, Rabu (14/12).

Sutiaji berpesan kepada seluruh Ulama dan takmir masjid se-kota Malang agar bisa menjaga persatuan dan Ukhuwah islamiyah dalam kehidupan sehari-hari bahkan kaitannya dengan pemerintahan. Kehidupan yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan antara ulama dan umaro' diharapkan bisa memantapkan ukhuwah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Caranya adalah dengan selalu khuznudzon (berbaik sangka) terhadap semua manusia khusunya di Kota Malang, sehingga dari titik itu rasa persatuan dan kesatuan bangsa bisa dipupuk," kata Wawali Sutiaji.

Kaitan peran pemerintah daerah dalam membantu pembangunan seutuhnya, lanjut Sutiaji, telah dituangkan dalam berbagai aturan perundangan seperti UU No 22 Tahun 1948, UU No 22 Tahun 1999, Undang-undang No 32 Tahun 2004 hingga UU 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

"Menjadikan Pancasila sebagai keniscayaan pegangan hidup masyarakat Indonesia adalah hal yang terus dilakukan pemerintah," ujar Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan bahwa kerukunan antar umat beragama maupun intern umat beragama, harus dipupuk dengan menekankan rasa keadilan yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

"Keadilan disini adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsi dan kapasitasnya dan pemerintah harus menjembatani hal ini," ujarnya.

Dalam acara silaturahmi ini, Ketua MUI Kota Malang KH. Baidlowi Muslich juga hadir memberikan paparan mengenai pandangan Islam tentang persatuan dan kesatuan serta pentingnya Ukhuwah Islamiyah dalam bingkai NKRI.