Rendra Kresna: Masyarakat desa butuh infrastruktur

Rendra Kresna sebut infrastruktur merupakan hal yang paling dibutuhkan masyarakat desa, khususnya kebinamargaan.

Merdeka.com, Malang - Pemerintah kabupaten Malang menggelar Dialog Terbuka dengan menghadirkan Bupati Malang, Rendra Kresna, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK,Bambang Pamungkas sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Abdul Malik. Mengusung tema "Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa", gelaran kegiatan tersebut dihelat di Grand Ballroom Ijen Suites Resort and Convention Malang, Sabtu (4/3).

Dalam kesempatan tersebut, Rendra Kresna menyampaikan, infrastruktur merupakan hal yang paling dibutuhkan masyarakat desa. Kebinamargaan, kata Rendra, salah satu kunci suksesnya pembangunan-pembangunan yang lainnya, terutama menyangkut tentang masalah perekonomian desa.

"Kabupaten Malang memiliki infrastruktur yang cukup luas, terutama infrastruktur jalan yang panjangnya mencapai 16.000 km. Maka diperlukan gotong royong antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam hal peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut," tutur Rendra.

Rendra memaparkan, total keuangan 378 desa di kabupaten Malang tahun ini meningkat 15,9 persen. Tahun 2016, total keuangan desa Rp 440 miliar, dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp 510 miliar.

"Dana tersebut diambil dari pendapatan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan dana desa meningkat sekitar 27,4 persen. Di mana, dana desa tahun 2016 yang semula Rp 245 miliar, tahun ini menjadi Rp 312 miliar. Lalu, alokasi dana desa tahun lalu Rp 183 miliar, tahun ini menjadi Rp 184 miliar, meningkat 0,8 persen," jelasnya.

Tak hanya itu, pendapatan bagi hasil pajak daerah tahun 2017 pun meningkat dari tahun lalu, yakni dari Rp 9,4 miliar menjadi Rp 10,3 miliar. Sedangkan, untuk pendapatan bagi hasil retribusi daerah tahun lalu dari Rp 2,4 miliar menjadi Rp 2,6 miliar meningkat 10,3 persen.

"Jadi total keseluruhan keuangan desa di kabupaten Malang dari keempat item itu, tahun 2016 Rp 440 miliar dan tahun 2017 Rp 510 miliar ada peningkatan 16 persen," ungkapnya.

Rendra berharap, dalam pengelolaan keuangan desa, sistem pelaporan pengelolaan dana desa sebisa mungkin dibuat dalam bentuk paling sederhana, serta semua kegiatan bisa tercatat. Pemerintah pusat pun diharapkan memberi aturan yang bersifat tetap kepada setiap desa, sehingga tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada kerugian negara.

"Kami ingin keuangan desa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing desa. Maka dari itu mari kita membangun dari desa melalui alokasi dana desa," tandasnya.