Meninjau persiapan Pilwali 2017, Komisi II DPR RI lakukan kunjungan ke kota Batu.
Merdeka.com, Malang - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan resmi ke Kota Wisata Batu, Kamis (09/12). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau persiapan Pilwali Kota Batu 15 Februari 2017 mendatang. Bertempat di Ruang Rapat Utama Lt.V Balaikota Among Tani, kunjungan tersebut disambut oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Turut hadir dalam penyambutan tersebut, KPU Kota Batu, Panwaslih Kota Batu, Polres Kota Batu, dan Kodim 0818 serta seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batu.
Menyambut kunjungan tersebut, Eddy Rumpoko sempat mengajak anggota Komisi II DPR RI berkeliling untuk melihat semua sisi Balaikota Among Tani. Eddy ingin menunjukkan bahwa konsep di Kota Batu terbuka dan semua untuk pelayanan masyarakat.
"Balaikota Among Tani dibuat memakai uang rakyat sehingga peruntukannya untuk masyarakat pula, bahkan event sudah banyak yang antri sejak bulan januari lalu di Balaikota Among Tani, mulai trail, otomotif dan lainnya," tutur Eddy.
Dalam kunjungannya, anggota Komisi II DPR RI meminta Aparatur Sipil Negara netral selama Pilkada. Selain itu, penyelenggara dan aparat harus menelusuri dan mengantisipasi perusakan Alat Peraga Kampanye (APK).
"Ada beberapa catatan yang disampaikan dalam kunjungan kali ini dan Wali Kota menjamin ASN netral di Pilkada," jelas Hanifah, salah satu anggota Komisi II DPR RI.
Tinjauan langsung tersebut dilakukan lantaran ada 101 daerah melangsungkan Pilkada serentak di Indonesia Tahun 2017 mendatang. Tak hanya DKI Jakarta dan Aceh yang menjadi perhatian, melainkan semua daerah juga patut diperhatikan. Termasuk Pilkada Kota Batu yang merupakan satu-satunya di Jawa Timur. Setiap daerah pastinya memiliki problem berbeda. Namun, Hanifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja penyelenggara di Kota Batu.
"Saya lihat KPU memberikan perhatian khusus bagi penyandangan disabilitas dan pemilih pemula," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Batu, Rochani memaparkan bahwa segala kesiapan pelaksanaan pilwali di Kota Batu serta beberapa permasalahannya. Masih ada sekitar 1300-an warga yang belum merekam e-ktp, sehingga belum masuk data yang akan berpotensi melakukan pemilihan menggunakan ktp. Menambahkan pernyataan tersebut, Panwas Kota Batu, Salma Safitri mengungkapkan, belum ada pelanggaran serius yang ditindak selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa kota Batu aman dan kondusif.
"Panwas siap dalam tahapan pilwali kota Batu," tandas Salma.