Merdeka.com, Malang - Dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak sekaligus menjalankan strategi ekstensifikasi, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang membidik bangunan menara alias tower yang berada di wilayahnya sebagai objek pajak baru. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan tentang perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 .

Seperti tersebut dalam Pasal 3, bahwa menara termasuk dalam kategori bangunan objek pajak, bersama objek-objek lain seperti misalnya jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga hingga tempat penampungan minyak serta penampungan air dan gas. Artinya, bangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PT PLN (Persero) dan menara Base Transceiver Station (BTS) bakal kena pajak.

“Wacana ini yang sedang kami matangkan. Karena potensinya cukup besar dan selama ini menara-menara tersebut belum kena kewajiban perpajakan,” seru Kepala Dispenda Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Selama ini, bangunan SUTET serta sejumlah aset milik BUMN sejenis, belum masuk dalam daftar objek pajak, padahal potensinya cukup besar. Jika nantinya bangunan tower-tower tersebut dikenai tagihan pajak, tentu dapat menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal, atau bahkan terkesan terlupakan.

“Sekarang sedang kami matangkan dulu konsepnya. Kami data dan buat daftar objek-objek sejenis yang bisa ditarik pajak,” beber Ade.

“Ide atau wacana tersebut kami gali setelah melihat banyaknya kebijakan pemerintah pusat yg dinilai dapat menurunkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah ” sambung Ade.

Hanya saja, meski bukan kebijakan baru, wacana ini juga bukan isu populer di sejumlah daerah Tanah Air. Maklum, yang terjadi selama ini pihak perusahaan BUMN terkait memang tidak ditarik pajak karena banyak pihak belum menyadari bahwa hal itu bisa dikutip. Persoalannya, mengutip kebijakan ini tidak mudah dan pasti banyak penolakan sehingga harus ada aturan sebagai payung hukumnya, dalam hal ini Perda lalu dituangkan kepada Peraturan Walikota (Perwali).

“Perda nya sudah ada. Nanti kami juga konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan dan jajaran samping serta pihak-pihak terkait. Lalu kemudian dituangkan dalam Perwal. Tahapan sosialisasi juga penting,” lanjut Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnnya.

Dalam memungut pajak, Pemkot Malang juga harus memiliki dasar penghitungan PBB sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tugas pemerintah daerah sebagai penyambung pemerintah pusat untuk melengkapi apa yang belum dilakukan pusat sebelum pajak itu dikelola Pemda.

Sementara itu, pihak Asosiasi Pabrikan Tower Indonesia (ASPATINDO) mengapresiasi positif wacana pemberlakuan tarif pajak pada menara-menara yang ada di wilayah Kota Malang.

Disampaikan dalam sesi audiensi dengan Dispenda, medio Agustus lalu, perwakilan ASPATINDO menyatakan prinsip kesiapan mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut dengan syarat hitungan tarif pajak mereka sinkron dan valid, sesuai kondisi riil NJOP. Syarat tersebut disambut positif pula oleh pihak Dispenda, yang siap mengagendakan tahapan sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut.

PILIHAN EDITOR

• Ini yang terjadi pada hewan kurban yang tak laku dijual
• Abah Anton tegaskan keinginan bangun technopark kala jumpa Menperin
• Pemkot Malang tingkatkan kinerja organisasi dan etos kerja
• Permainan Tradisional dianggap dapat tekan perilaku kekerasan anak
• Abah Anton: Ketua RT ujung tombak komunikasi masyarakat dan pemerintah